INAnews.co.id, Jakarta– Sebanyak 43 bangunan liar di sempadan saluran air Dusun Semambung, Desa Driyorejo, Gresik, dibongkar paksa oleh tim gabungan Satpol PP pada 8 April 2026 karena melanggar Perda dan memicu potensi banjir.
Penggusuran ini menyebabkan dampak ekonomi bagi pedagang, dengan DPRD Gresik mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) terkait penertiban tersebut.
Sebelum rapat pembahasan penertiban lapak liar di kawasan Driyorejo, Gresik dimulai, suasana di ruang rapat DPRD Gresik sudah lebih dulu memanas.
Ketegangan terjadi saat ketua DPRD GRESIK menginstruksikan agar seluruh pihak yang dinilai tidak memiliki kepentingan dalam agenda tersebut segera meninggalkan ruangan.
Instruksi tersebut membuat perwakilan masyarakat dari Genpatra yang hadir untuk mendampingi warga terdampak penggusuran harus keluar dari ruang rapat.
Kehadiran Genpatra sebelumnya dimaksudkan untuk mengawal aspirasi para pedagang yang merasa keberatan atas penertiban lapak yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Genpatra Ali Candi, menyampaikan sikap tegas.
“Ada suara-suara kecil yang sengaja dipelankan. Para pedagang di Semambung, Driyorejo, bukan tidak ingin taat aturan. Mereka hanya ingin hidup dengan cara yang mereka mampu,” kata Gus Ali sapa akrabnya pada Rabu 15 April 2026.
Namun kata Gus Ali, yang mereka terima bukan solusi, melainkan penggusuran paksa tanpa relokasi, tanpa kompensasi, tanpa kepastian masa depan.
Para pedagang juga melakukan aksi menginap di Gedung DPRD Gresik dan sudah memasuki hari ke enam.
“Sudah empat hari lamanya mereka bertahan tidur di depan kantor DPRD Gresik. Beralaskan seadanya, ditemani rasa lelah, lapar, dan harap. Bukan karena mereka ingin mengemis belas kasihan, tapi karena mereka sedang memperjuangkan hak untuk tetap hidup dengan layak,” katanya.
Ironisnya, kata Gus Ali di negeri yang katanya makmur ini, rakyat kecil justru dipaksa bertahan dalam ketidakadilan.
“Mereka lapar, bukan karena malas, bukan karena tak mau bekerja tetapi karena kebijakan yang lahir tanpa hati. Kebijakan yang seolah hanya melihat angka, bukan manusia. Yang mendengar laporan, tapi menutup telinga dari jeritan,” lanjutnya.
“Apakah kebijakan pemerintah harus selalu mengorbankan yang lemah? Apakah kemajuan hanya milik segelintir orang, sementara yang lain harus tersingkir tanpa arah?,” tanya Gus Ali.
Ia menyatakan, “Jika tidak ada keadilan, maka kami akan melakukan demo besar-besaran.”
Para pedagang berharap ada solusi terbaik dari pemerintah tanpa mengabaikan kondisi ekonomi warga kecil yang terdampak kebijakan tersebut.
