INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas resmi menyerahkan kesimpulan gugatan atas penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon melalui persidangan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (2/4/2026). Putusan dijadwalkan dibacakan pada 21 April 2026.
Gugatan bernomor perkara 335 ini diajukan oleh sejumlah penggugat individu, termasuk Marzuki Darusman dan Ita Fatia Nadia, serta penggugat organisasi yakni YLBHI, Ikatan Tionghoa Indonesia, dan Yayasan Kalyanamitra. Proses persidangan telah berlangsung hampir enam bulan sejak September 2025.
Para penggugat menilai pernyataan Fadli Zon yang menyebut perkosaan massal Mei 1998 sebagai “fantasi” dan “khayalan” merupakan tindakan administrasi negara yang melawan hukum. Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam siaran pers resmi Kementerian Kebudayaan pada Mei 2025.
Kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyatakan pihaknya telah mengajukan 95 bukti surat dan lima bukti elektronik, memeriksa empat ahli serta dua saksi selama persidangan. Tiga majelis hakim perempuan yang menangani perkara ini masing-masing adalah Hastin Kurnia Dewi, Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, dan Febrina Permadi.
Koalisi menuntut PTUN menyatakan pernyataan Fadli Zon sebagai perbuatan melawan hukum sekaligus memerintahkan yang bersangkutan menarik pernyataannya secara terbuka. Hal tersebut disampaikan pada hari Selasa (7/4/2026) di Jakarta.
