INAnews.co.id, Bandung– Selama puluhan tahun, Surono, DEA terbiasa membuat keputusan yang menyangkut nyawa: menetapkan status siaga gunung api, mengevakuasi jutaan warga, dan bertarung dengan tekanan politik yang ingin keputusannya diubah. Kini, sebagai anggota Dewan Energi Nasional (DEN), ia membawa satu pelajaran yang sama ke meja kebijakan energi: tanpa data kuantitatif yang kuat, keputusan akan selalu bisa ditembus.
“Saya punya deformasi sekian mikroradian, gempa dalam laju pertumbuhan sekian kilometer, saya punya data. Begitu saya teken, tidak ada satu celah pun yang bisa menembus saya, walaupun ada korban jiwa, walaupun satu juta mengungsi. Seharusnya krisis energi pun seperti itu,” ujar Surono dalam Sarasehan Energi 2026 di Institut Teknologi Bandung, Selasa (13/5/2026).
Surono mengkritisi ketentuan dalam Perpres No. 41 Tahun 2016 tentang penetapan krisis dan darurat energi yang menurutnya masih terlalu kualitatif. Tidak ada ambang batas terukur: berapa hari stok minimum, berapa persen penurunan cadangan penyangga, pada level berapa status dinaikkan. “Kalau menyangkut hajat hidup banyak orang, kita harus punya data yang tidak bisa ditembus. Dengah-dengah saja tidak cukup,” tegasnya.
Ia menggambarkan sistem yang ia impikan: setiap tahapan status energi, seperti level 1, 2, 3 pada gunung api, memiliki ambang kuantitatif yang jelas, disertai langkah mitigasi pada setiap level. “Tidak harus langsung krisis. Bisa saja stok melipir ke level dua, lalu Pertamina berhasil mendatangkan impor, statusnya turun lagi. Yang penting ada ukuran saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Terkait cadangan penyangga energi (CPE), Surono memaparkan komponen dan biayanya: pengadaan fisik BBM dan LPG sekitar Rp 20,07 triliun, ditambah infrastruktur tangki LPG Rp 2,7 triliun, belum termasuk biaya tangki penyimpan yang masih lebih murah dari isi fluidanya. Negara-negara maju menyimpan cadangan hingga 90 hari atau lebih. Indonesia, dengan penyesuaian APBN, menargetkan cadangan lebih terbatas, namun harus segera diwujudkan secara bertahap.
Surono juga mengingatkan soal lokasi penyimpanan. Indonesia adalah bagian dari ring of fire. “Jangan bangun CPE seenak-enak. Di sana ada fluida yang kental. Kalau ada goncangan gempa, fluidanya ikut bereaksi. Jangan sampai barang mahal itu hancur hanya karena salah tempat,” ujarnya.
Disinggung soal mengapa batubara tidak langsung dimatikan, Surono menjawab dengan nada yang mencerminkan pengalamannya bertahun-tahun berhadapan dengan risiko sosial: “Kamu sakit kepala? Yang bergantung pada tambang batubara itu banyak saudara-saudara kita, anak, istri mereka. Matikan dia. Lagipula kalau diekspor dan dibakar tetangga, emisi karbonnya sama saja.” Transisi, katanya, harus lambat tapi pasti, bukan reaktif terhadap krisis, melainkan preventif sebelum krisis terjadi.
