INAnews.co.id, Bandung– Untuk pertama kalinya, seorang petinggi Pertamina mengungkap secara terbuka dampak nyata konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi Indonesia: beberapa minggu lalu, tidak ada satu kapal pun bermuatan crude yang berhasil masuk ke Indonesia. Stok sejumlah produk BBM sempat berada di bawah batas minimum yang ditetapkan. Kapal tanker Pertamina sempat tertahan, tidak bisa melintas Selat Hormuz.
Direktur Transformasi Digitalisasi dan Sustainability Pertamina Patraniaga, Tenny Elfrida, menyampaikan situasi itu dalam Sarasehan Energi 2026 di Institut Teknologi Bandung, Selasa (13/5/2026). “Stok itu sudah agak melipir, ada yang di bawah minimum bahkan di beberapa minggu lalu karena memang tidak ada satu crude pun yang sampai ke Indonesia. Sekarang sedang ditata lagi,” ujarnya.
Sekitar 20 persen pasokan crude dan LNG Pertamina melewati Selat Hormuz. Ketika jalur itu terganggu, biaya logistik langsung melonjak hampir dua kali lipat akibat rerouting memutar via Afrika, yang menambah 10–15 hari waktu tempuh. Harga brent yang digunakan dalam rencana kerja awal 2026 telah terlampaui 57 persen, sempat menembus USD 127 per barel. “Kalau di 70–80 dolar saja sudah jadi tantangan buat kami, bayangkan sekarang,” kata Tenny.
Tekanan datang dari dua arah sekaligus: harga crude naik tajam, sementara nilai tukar rupiah melembus di atas Rp 17.000 per dolar AS. Akibatnya, Pertamina menanggung tambahan biaya sekitar Rp 5 triliun per bulan hanya untuk BBM non-subsidi, belum termasuk selisih harga BBM subsidi yang menunggu kompensasi dari APBN.
Tenny juga mengungkap fenomena tak terduga: alih-alih mengurangi konsumsi ketika harga BBM non-subsidi naik, masyarakat justru beralih ke BBM bersubsidi. Hampir satu juta pendaftar baru tercatat ingin menggunakan BBM bersubsidi, termasuk pemilik kendaraan mewah. “Mereka tidak mengurangi, mereka merelakan kendaraannya memakai yang grade-nya di bawah. Jadi konsumsi tetap stabil,” ungkapnya.
Kompleksitas bertambah ketika strategi politik menentukan darimana Pertamina boleh membeli. LPG mayoritas dari AS, crude dari Timur Tengah, keduanya kini bermasalah karena dinamika geopolitik yang saling tumpang tindih. “Akhirnya bukan hanya masalah teknis Hormuz ditutup, tapi strategi politikal Indonesia harus bermain dengan cantik untuk memilih pemasok dari negara mana,” katanya.
Di balik krisis ini, Tenny melihat satu hikmah: program-program yang bertahun-tahun mandek kini mendapat komitmen nyata. DME yang hampir sepuluh tahun tidak jalan kini investasinya diambil alih Danantara. SAF dari minyak jelantah mulai dikerjakan serius. “Daripada terlambat, ini jadi blessing in disguise-nya. Kalau tidak ada seperti ini, mungkin kami tidak akan pernah benar-benar bergerak,” pungkasnya.
