INAnews.co.id, Jakarta– Rektor Universitas Harkat Negeri sekaligus tokoh masyarakat Sudirman Said mengkritik pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi nasional yang disebutnya hanya bersifat tambal sulam, bukan menyentuh akar masalah. Kritik itu disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Kamis (14/5/2026).
Dalam video tersebut, Sudirman mempertanyakan kesenjangan antara klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut fenomena gelombang PHK, melemahnya daya beli, tekanan pada nilai tukar rupiah, serta pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai bukti bahwa angka pertumbuhan tidak mencerminkan kondisi riil.
“Ada gap antara otoritas dan legitimasi. Otoritas boleh menyampaikan klaim dan angka, tapi legitimasi datang dari suasana sejujurnya di lapangan,” ujar Sudirman.
Ia mengibaratkan berbagai langkah intervensi pemerintah, mulai dari pembelian surat utang negara, intervensi pasar modal, hingga belanja APBN yang disebutnya agresif, seperti parasetamol dan tensoplast yang hanya meredakan gejala tanpa menyembuhkan penyakit sesungguhnya.
Sudirman menaksir total intervensi tersebut telah mendekati angka 500 triliun rupiah. Namun menurutnya, efektivitasnya diragukan karena tidak disertai tata kelola yang baik. Ia menyoroti absennya proses tender dalam dua program unggulan pemerintah, yakni Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang disebutnya didominasi penunjukan langsung.
Menurut Sudirman, penyakit sesungguhnya yang menggerogoti ekonomi Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, buruknya tata kelola, inkonsistensi kebijakan, konflik kepentingan, hingga tidak berfungsinya mekanisme check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Masalah kita adalah kepemimpinan yang jauh dari integritas dan kompetensi, serta hilangnya kompas moral dan etika dalam kepengurusan negara,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar sumber daya negara dialihkan untuk memperbaiki hal-hal fundamental: membenahi parlemen, partai politik, KPK, kepolisian, dan sistem kepemimpinan berbasis meritokrasi, yang menurutnya jauh lebih murah dibanding intervensi jangka pendek yang terus-menerus dikucurkan.
Sudirman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Indonesia bukan kendaraan yang bisa dikemudikan seenaknya. “Indonesia adalah tempat di mana hampir 300 juta rakyat hidup mempertaruhkan kehidupan masa depan dan harga diri sebagai bangsa,” katanya.
