INAnews.co.id, Jakarta — Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sistem kelistrikan nasional.
Hal itu dikarenakan akibat serangkaian insiden pemadaman massal (blackout), gangguan infrastruktur transmisi, hingga ledakan pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pernyataan aspirasinya, di Kementerian BUMN dan Kantor Indonesia Power pada Jumat 12 Juni 2026, Ridwan menilai rentetan gangguan kelistrikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem operasional dan manajemen PT PLN (Persero).
“Perlu ada evaluasi total terhadap sistem tata kelola kelistrikan nasional demi menjamin keandalan pasokan listrik dan keamanan energi nasional,” ujar Ridwan didepan Kantor BUMN pada Jumat 12 Juni 2026.
Menurut Daulat Energi, pemerintah perlu segera membentuk tim audit independen untuk mengusut berbagai peristiwa blackout dan pemadaman listrik beruntun yang terjadi secara masif di sejumlah daerah.
Beberapa insiden yang disoroti antara lain blackout di Bali pada 2 Mei 2025, pemadaman di Kalimantan Barat pada 14 Agustus 2025, gangguan listrik di wilayah Jakarta dan BOTABEK pada 9–23 April 2026, blackout di Sumatera pada 22 Mei 2026, serta gangguan sistem Jamali (Jawa-Madura-Bali) pada 8 Juni 2026. Selain itu, Daulat Energi juga menyoroti peristiwa robohnya 12 tower SUTET di Sumatera Utara.
Selain gangguan jaringan transmisi, Daulat Energi juga meminta pemerintah membentuk audit forensik terhadap insiden ledakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya di PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara dan PLTU di Bengkayang, Kalimantan Barat.
Ridwan menilai investigasi mendalam penting dilakukan untuk mengetahui akar persoalan, baik dari sisi teknis, keselamatan operasional, maupun potensi kelalaian manajerial.
Tidak hanya itu, Daulat Energi juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh anak perusahaan PT PLN (Persero).
Di sisi keuangan, Daulat Energi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap kinerja keuangan PLN tahun 2024–2025. Mereka menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai mengalami kenaikan signifikan dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Berdasarkan data yang disampaikan, biaya pemeliharaan PLN meningkat dari Rp31,54 triliun pada 2024 menjadi Rp35,74 triliun pada 2025, atau naik sekitar 13,28 persen.
Sementara itu, beban kepegawaian juga meningkat dari Rp30,7 triliun pada 2024 menjadi Rp36,01 triliun pada 2025, atau naik sekitar 17,3 persen.
Di tengah kenaikan sejumlah beban tersebut, laba bersih PLN justru mengalami penurunan tajam. Pada 2024, laba bersih tercatat sebesar Rp21,23 triliun, namun pada 2025 turun menjadi Rp7,26 triliun, atau merosot sekitar 65,8 persen.
Menurut Ridwan, anomali tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat pengawasan negara.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh dipertaruhkan. Transparansi, akuntabilitas, dan audit menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Daulat Energi berharap pemerintah segera merespons aspirasi tersebut guna memperkuat keandalan sektor kelistrikan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
