INAnews.co.id, Jakarta– Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan keyakinannya bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bisa mencapai Rp10.000, sekaligus indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus angka yang sama. Pernyataan itu ia sampaikan dalam diskusi daring bertajuk Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan di kanal YouTube-nya, Sabtu (13/6/2026).
Dalam forum yang juga menghadirkan pakar ekonomi Syafuan Rozi dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda itu, Mardani menegaskan bahwa mewujudkan hal tersebut bukan perkara mustahil, asalkan ada sejumlah prasyarat yang dipenuhi.
“There is no rocket science dalam membangun negara. Mudah, tapi tidak ada yang tiba-tiba melonjak jadi negara maju,” ujarnya.
Ia menyebut tiga kunci utama yang harus dipegang. Pertama, blueprint pembangunan yang jelas dan berjangka panjang, tidak berganti-ganti setiap pergantian presiden. Ia menyinggung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) era Susilo Bambang Yudhoyono yang menurutnya terbengkalai, serta proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berjalan lambat.
Kedua, pembenahan fundamental yakni pendidikan, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan karakter bangsa. Ketiga, keberpihakan yang nyata terhadap pasar tanpa mengabaikan visi besar negara.
“Kenapa rupiah kita ambruk? Tidak lain karena government spending yang dianggap ugal-ugalan, penuh korupsi, tidak transparan, tidak akuntabel,” tegasnya.
Cermin Krisis 98
Syahfuan Rozi, yang tampil dengan pemaparan berbasis pendekatan sosiologi ekonomi Pierre Bourdieu, menyebut situasi saat ini berpotensi menyerupai krisis moneter 1998. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serupa dengan yang pernah dihadapi Presiden B.J. Habibie, yakni memulihkan kepercayaan publik domestik maupun internasional.
“Stabilisasi terjadi bukan karena intervensi moneter semata, melainkan karena pelaku pasar percaya bahwa risiko keruntuhan telah berakhir,” katanya.
Ia memaparkan model-model dari berbagai negara, Swiss dengan independensi bank sentral dan indeks korupsi yang rendah, Singapura dengan supremasi hukum ketat, Korea Selatan dengan ekspor teknologi dan budaya, serta Norwegia dengan sovereign wealth fund yang transparan. Menurutnya, Indonesia perlu mengadaptasi pola-pola tersebut secara kontekstual.
Demo Mahasiswa dan Alarm Fiskal
Diskusi berlangsung bersamaan dengan gelombang aksi mahasiswa di Jakarta pada hari yang sama. Nailul Huda dari CELIOS menyebut kemarahan publik itu sebagai respons logis terhadap buruknya tata kelola pemerintahan.
Ia memaparkan sejumlah data mengkhawatirkan: hampir semua lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di bawah 5 persen, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar, rekor terburuk di era Prabowo, serta IHSG yang minus sekitar 7,39 persen sejak awal tahun.
Nailul juga menyoroti anomali pada yield Surat Berharga Negara (SBN), di mana imbal hasil tenor 1 tahun hampir menyamai tenor 10 tahun, pertanda investor mengkhawatirkan kondisi jangka pendek fiskal pemerintah.
“Ini sangat anomali sekali. Artinya kekhawatiran terhadap jangka pendek jauh lebih tinggi dibandingkan jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sejalan dengan peta sebaran stunting dan gizi buruk, serta rawan korupsi. “Ini seperti paracetamol, hanya menenangkan, tidak mengobati penyakit sesungguhnya,” katanya.
Seruan Perbaikan
Ketiganya sepakat bahwa pemerintah perlu segera merespons tuntutan publik secara konkret, bukan sekadar pernyataan di hadapan media. Mardani mengingatkan agar jangan sampai Indonesia kembali terjebak dalam siklus reformasi yang tak pernah tuntas.
“Kita bisa capai dolar Rp10.000 dan IHSG 10.000. Tapi salah satunya kita mesti punya presiden yang bisa menggagas dan mengawalnya, seperti yang sudah dibuktikan Pak Habibie,” pungkasnya.
