INAnews.co.id, Jakarta– Sejarawan sekaligus akademisi senior Prof. Anhar Gonggong mengkritik ketimpangan perhatian pemerintah antara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pendidikan. Ia menilai anggaran MBG yang sangat besar semestinya tidak mengorbankan alokasi untuk pendidikan, sementara persoalan pengelolaan program tersebut di lapangan justru terus bermunculan.
Pernyataan itu disampaikan Anhar dalam wawancara di kanal YouTube pribadinya yang diunggah Senin (20/7/2026). Ia menyoroti kasus dugaan kerugian dalam pengadaan buah untuk program MBG senilai Rp170 juta di Lampung, yang menurutnya menjadi bukti lemahnya tata kelola program tersebut di lapangan.
“Justru itu yang menjadi persoalan sebenarnya… pengelolaannya yang harus dipikirkan,” ujar Anhar. Ia mengingatkan bahwa niat baik sebuah program tidak akan tercapai bila pengelolaannya tidak beres.
Anhar mengusulkan agar anggaran MBG diserahkan langsung ke pihak sekolah untuk dikelola, dengan penyesuaian pada kondisi masing-masing daerah. Sebagai contoh, sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang berada di kawasan pesisir dapat memanfaatkan sumber pangan lokal seperti ikan, sementara sekolah lain bisa mengelola lahan untuk bercocok tanam. Menurutnya, skema ini sekaligus dapat menjadi sarana pembelajaran praktis dan pembentukan karakter siswa tanpa mengurangi jam pelajaran di kelas.
Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Anhar mengaku belum bisa memastikan keberhasilan program tersebut karena masih berjalan, meski menilai tujuannya baik.
Dalam wawancara itu, Anhar turut mengkritik tata kelola pendidikan nasional secara umum. Ia menyebut pergantian menteri pendidikan kerap hanya diikuti perubahan kurikulum dan buku ajar tanpa substansi baru, sementara persoalan mendasar seperti kualitas guru dan dosen tidak tertangani dengan baik. Ia mencontohkan kasus dugaan penipuan oleh seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap seorang perempuan dengan kerugian ratusan juta rupiah sebagai bukti adanya kesenjangan antara kecerdasan intelektual dan nurani di kalangan akademisi.
“Kalau kita hanya berpegang pada kecerdasan kita, kita bisa jadi perampok karena tidak dikontrol oleh nurani kita,” kata Anhar, menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan dan moral dalam pendidikan.
Anhar turut menyoroti maraknya peredaran narkoba hingga ke pelosok desa serta praktik perjudian daring yang disebutnya ikut merusak generasi muda. Ia mencontohkan temuan lebih dari 2.000 aparatur sipil negara di Jawa Barat yang terlibat judi sebagai indikasi persoalan yang meluas hingga ke kalangan pegawai pemerintah.
Ia menutup wawancara dengan menegaskan bahwa pemegang kekuasaan harus menyadari jabatannya semata-mata untuk kepentingan rakyat, dan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan inti dari demokrasi yang tidak boleh dibungkam.
