INAnews.co.id, Jakarta– Rencana PT Danantara Sejahtera Indonesia (PTDSI) mengambil alih peran eksportir batu bara, sawit, dan feronikel dari lebih 600 perusahaan disebut Ferry Latuhihin berisiko mengulang tragedi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) era Presiden Soeharto. “Ini persis apa yang dilakukan oleh BPPC pada tahun 90-an di zaman Pak Harto,” kata Ferry Latuhihin dalam video di kanal YouTube pribadinya, Kamis (2/7/2026), yang menurutnya turut memicu kematian banyak petani cengkeh di Sulawesi Utara.
Meski Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mengklarifikasi bahwa PTDSI tahun ini hanya berperan sebagai badan pengawas (oversight body), rencana pengambilalihan penuh peran eksportir pada 2027 dinilai berisiko tinggi secara operasional, mulai dari beban arus kas untuk membayar ratusan perusahaan sebelum menagih pembeli, hingga keraguan pembeli internasional soal kepastian pengiriman.
Ferry memperingatkan bahwa jika ekspor komoditas andalan Indonesia justru menyusut akibat skema ini, dampaknya akan memukul balance of payment nasional dan menambah tekanan pada nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah jauh melampaui Rp18.000, bahkan ke kisaran Rp25.000 dalam skenario terburuk.
