INAnews.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk menyampaikan pengaduan masyarakat.
Laporan itu terkait memburuknya keandalan sistem kelistrikan nasional yang ditandai dengan rangkaian pemadaman bergilir dan peristiwa blackout di berbagai daerah.
Menurut Ridwan Hanafi, blackout yang terjadi di Provinsi Bali pada tahun 2025, disusul gangguan kelistrikan di DKI Jakarta, hingga pemadaman besar yang melanda lima provinsi di Pulau Sumatra.
Menurut Ridwan, hal itu merupakan sinyal kuat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak dapat lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa.
“Blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi. Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan sekaligus langkah pembenahan yang nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dianggap sebagai kejadian insidental, padahal pola kejadiannya terus berulang,” tegas Ridwan Hanafi pada Senin 6 Juli 2026, melalui rilisnya.
Daulat Energi menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, mulai dari aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.
Sebagai partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan memiliki Fraksi yang kuat di DPR RI, Daulat Energi meminta DPP Partai Golkar menggunakan fungsi politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah politik konstitusional dengan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan secara terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional,” ujar Ridwan.
Daulat Energi mengapresiasi dibukanya kanal pengaduan masyarakat oleh DPP Partai Golkar. Menurutnya, kanal tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap keluhan publik benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan, bukan sekadar menjadi arsip administrasi.
“Ketahanan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika blackout terus berulang tanpa evaluasi yang serius, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kelistrikan akan terus menurun dan dampaknya akan dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujarnya.
Daulat Energi berharap DPP Partai Golkar dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah sehingga lahir langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya blackout di masa mendatang.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik,” tutup Ridwan.
