INAnews.co.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap kritisnya terhadap paham ekonomi neoliberal yang dinilainya bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, dalam sambutan di puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Ahad (12/7/2026).
Prabowo menyatakan Indonesia sempat terlalu lama mengikuti arah ekonomi yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, yakni ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan yang memberi ruang bagi semua pelaku usaha, termasuk koperasi.
Ia menyebut dirinya sejak awal skeptis terhadap teori bahwa kemakmuran segelintir orang kaya pada akhirnya akan menetes ke masyarakat luas atau dikenal sebagai trickle-down effect, dan menilai teori tersebut terbukti tidak berjalan setelah tiga dekade diterapkan.
“Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin,” kata Prabowo, sembari menegaskan kekuatan akan lahir bila rakyat kecil bersatu dan bergotong-royong.
Meski demikian, Presiden menegaskan penguatan koperasi bukan berarti melemahkan sektor usaha lain. Ia menyebut konsep yang diusungnya sebagai “Indonesia Incorporated”, di mana koperasi, UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD sama-sama diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi turut menyampaikan bahwa gerakan koperasi telah lama kurang mendapat perhatian sepadan, dan baru mendapat prioritas signifikan pada era pemerintahan saat ini.
