Menu

Mode Gelap
Prabowo: Koruptor Dana MBG Tidak Pantas Dihormati Danantara Sumber Daya Indonesia Kelola Ekspor Rp14 Miliar Dolar Prabowo Bongkar 1.074 BUMN, Target Tinggal 300 Akhir 2026 RI Capai Swasembada Pangan Lebih Cepat dari Target Gempa NTT: Dua Tewas, Peringatan Dini Tsunami Sempat Diberlakukan Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif dalam 21 Bulan

HUKUM

Prabowo ke Koruptor: Kembalikan Kekayaan Rakyat

badge-check


					Foto: Burhanuddin-Prabowo-Purbaya/tangkapan layar Perbesar

Foto: Burhanuddin-Prabowo-Purbaya/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto kembali menyerukan peringatan keras kepada pelaku korupsi untuk menghentikan praktiknya dan mengembalikan kekayaan negara, dalam pidato di acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Ahad (12/7/2026).

Presiden menyampaikan hal tersebut di tengah pemaparannya soal upaya pemerintah mengonsolidasikan aset lebih dari seribu badan usaha milik negara (BUMN) ke dalam satu dana kedaulatan atau sovereign wealth fund senilai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat.

Ia menyebut sejumlah BUMN selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi, sehingga perlu ditertibkan melalui konsolidasi tersebut. Prabowo menambahkan bahwa dana kedaulatan Indonesia saat ini disebutnya masuk jajaran lima atau enam terbesar di dunia.

“Hentikan praktik-praktik kau. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat,” tegas Prabowo kepada para pelaku korupsi.

Presiden juga menegaskan pentingnya kesejahteraan bagi aparatur negara, mulai dari guru, tenaga kesehatan, TNI, polisi, hingga pegawai negeri, sebagai salah satu langkah mencegah praktik pungutan liar maupun korupsi di berbagai lini pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Sorotan untuk KHAS Parapat Hotel: Aliansi Mahasiswa Desak Investigasi Lingkungan di Kawasan Danau Toba

13 Agustus 2026 - 22:37 WIB

Sorotan untuk Khas Hotel Parapat: Aliansi Mahasiswa Desak Investigasi Lingkungan di Kawasan Danau Toba

Rekonstruksi Kasus Mutilasi di Depok Digelar, Polisi Ungkap Fakta Baru

12 Agustus 2026 - 16:45 WIB

Mengusulkan Peradilan Etika untuk Pejabat, Belum Ada di Indonesia

4 Agustus 2026 - 14:56 WIB

Populer HUKUM