INAnews.co.id, Jakarta– Data scientist Kontinum Big Data INDEF, Wahyu Tri Utomo, memaparkan hasil analisis sentimen media sosial atas dua pidato Presiden Prabowo Subianto terkait capaian pemerintahan dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Pemaparan disampaikan dalam diskusi publik INDEF, Sabtu (15/8/2026), yang disiarkan lewat kanal YouTube.
Emosi Publik Didominasi Rasa Marah
Wahyu mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan (crawling) percakapan warganet, emosi yang paling dominan muncul dalam merespons pidato presiden adalah kemarahan, meski turut diiringi apresiasi terhadap sejumlah capaian program pemerintah.
“Kalau misalkan kita coba bedah lebih jauh terkait emosinya, emosi dari publik ini didominasi oleh rasa marah. Ini disebabkan dari beberapa hal, yang pertama terkait dengan klaim capaian, apakah klaim ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, karena dikompare dengan apa yang dirasakan publik di kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa emosi sedih (sadness) juga cukup dominan, khususnya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, dengan sebagian warganet mengaku kurang bersemangat menyambut momen tersebut di tengah beragam dinamika ekonomi yang mereka rasakan. Ia turut mencatat munculnya kekhawatiran (fear) warganet terhadap potensi kebijakan-kebijakan baru yang akan diumumkan dalam pidato presiden.
“Secara umum lumayan apresiatif dengan apa yang disampaikan, tapi tetap ada semacam kekhawatiran dan keraguan dengan nanti ke depan bagaimana,” ujarnya, menyebut warganet meragukan realisme sejumlah target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi 6 persen, kapasitas listrik tenaga surya 100 GW, dan proyek giant seawall.
Sarjana Menganggur Jadi Sorotan, Kuliah Dipertanyakan Efektivitasnya
Wahyu memaparkan temuan riset Kontinum terkait fenomena 1 juta sarjana menganggur yang tengah viral di media sosial. Ia menyebut kalangan lulusan perguruan tinggi ramai menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas minimnya lapangan kerja yang tersedia.
“Kita temukan bahwa salah satu profil pengangguran banyak dari kalangan sarjana. Respons publik adalah yang pertama mereka menuntut dari pemerintah. Kemudian berikutnya adalah akhirnya ada semacam perbincangan atau isu, bahwa lantas apakah masih efektif sarjana atau kuliah dianggap sebagai jalan pasti untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” katanya.
Isu Pendidikan Paling Dibahas, tapi Kesejahteraan Guru Diabaikan
Berdasarkan analisis kata kunci, Wahyu mengungkapkan bahwa isu pendidikan menjadi topik dengan skor komposit tertinggi dalam kedua sesi pidato presiden, mengindikasikan besarnya perhatian Presiden pada sektor ini. Topik terkait pendidikan yang ramai dibahas warganet antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga wacana Universitas Republik Indonesia (URI).
Namun ia menemukan adanya kesenjangan mencolok antara porsi pembahasan kesejahteraan guru dalam pidato presiden dengan besarnya perhatian publik terhadap isu tersebut.
“Kata-kata gaji guru atau kesejahteraan guru itu hanya dimention sekali ketika itu berkaitan dengan efisiensi dari pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari publik, itu hampir 30 persen terkait dengan kesejahteraan guru,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa warganet kerap mengaitkan rendahnya kesejahteraan guru dengan wacana pemberian fasilitas sekolah seperti televisi per kelas, dengan pertanyaan mengapa anggaran tersebut tidak difokuskan untuk peningkatan gaji guru.
“Yang mereka harapkan adalah bagaimana agar dari pendapatan yang mereka dapatkan itu mereka bisa hidup layak dan sehingga bisa lebih optimal dalam mencerdaskan generasi ke depan,” katanya.
Disiplin Fiskal: Publik Soroti Konsistensi Pemerintah
Wahyu turut mengungkap sorotan warganet terhadap konsistensi pemerintah dalam menerapkan efisiensi dan disiplin fiskal, khususnya terkait imbauan presiden agar daerah mengurangi kegiatan seremonial dan mengalihkan anggarannya untuk peningkatan gaji guru.
“Itu adalah saran yang sangat bagus yang harus dilakukan. Tapi memang jangan kemudian pemerintah sendiri tidak konsekuen dengan hal itu, karena masih ada beberapa case di mana acara-acara seremonial atau kegiatan yang dirasa tidak terlalu berhubungan dengan tujuan program, tapi kemudian digelontorkan dana yang begitu besar,” ujarnya, mencontohkan sorotan publik terhadap pelatihan dasar kepemimpinan (Latsar Militer) bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan manajerial koperasi.
Swasembada Pangan: Diapresiasi tapi Diragukan
Terkait klaim swasembada pangan, Wahyu menyebut publik secara umum cukup mengapresiasi, khususnya dari kalangan petani yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dan subsidi pupuk. Namun di saat bersamaan, klaim tersebut turut dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk yang menantang keterangan resmi Kementerian Pertanian.
“Kalau dipersingkat, sumbah lapangannya yes, tapi harga naiknya yes juga,” ujarnya, merujuk pada temuan kenaikan harga pangan di tingkat konsumen di tengah klaim surplus produksi.
Motor Listrik Dinilai Kurang Realistis bagi Kelas Bawah
Wahyu mengungkap isu B50 dan target 100 GW energi baru terbarukan relatif minim diperbincangkan warganet karena dianggap sebagai isu elitis. Namun pernyataan presiden soal peralihan ke motor listrik justru ramai direspons, dengan publik menilai wacana tersebut belum realistis bagi masyarakat menengah bawah.
“Untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah kan enggak semudah itu switch dari motor BBM kepada listrik. Yang pertama jelas adalah dari aspek keuangan itu sendiri,” katanya, menambahkan bahwa keterbatasan lapangan kerja, gelombang PHK, dan minimnya infrastruktur pengisian daya di luar kota turut menjadi pertimbangan warganet.
Harapan Publik: Angka Pertumbuhan Harus Dirasakan Nyata
Menutup pemaparannya, Wahyu menyampaikan bahwa inti harapan publik terhadap pemerintah sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya, yakni memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan dari publik itu adalah sama dengan salah satu kutipan Presiden Prabowo kemarin ketika berpidato, bahwa bagaimana agar setiap APBN yang keluar, setiap efisiensi yang dilakukan, setiap rupiah pajak yang dikumpulkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
