INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Abra Talatov, menyoroti adanya kesenjangan antara klaim pemerintah soal swasembada delapan komoditas pangan dengan kondisi harga yang masih fluktuatif di lapangan. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden dan Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027”, Sabtu (15/8/2026).
Target Pertumbuhan 6 Persen: Industri Manufaktur Jadi Kunci
Abra, yang akrab disapa Sabra, menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir masih ditopang lima sektor utama, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Ia menyebut sektor manufaktur, sebagai kontributor terbesar, masih tumbuh di bawah 5 persen atau tepatnya 4,52 persen hingga kuartal II 2026.
“Ini menjadi catatan pertama bahwa ternyata pemerintah masih punya PR besar dengan narasi besar ingin melakukan hilirisasi, industrialisasi, ternyata memang masih ada tantangan untuk bisa membantu target pertumbuhan tinggi tadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekspor dan impor nonmigas. Menurutnya, ekspor nonmigas nasional pada semester I 2026 hanya tumbuh 4,9 persen, sementara impor nonmigas tumbuh hingga 15,5 persen, tiga kali lipat lebih tinggi.
“Artinya masih tiga kali lipat ketergantungan impor nonmigas kita dibandingkan ekspor nonmigas kita. Ini juga menjadi tantangan besar buat pemerintah untuk mendorong target pertumbuhan yang lebih tinggi,” katanya.
Abra menambahkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian juga belum optimal, hanya 3,8 persen hingga kuartal II 2026, dan jarang menembus level 5 persen dalam satu dekade terakhir meski pemerintah gencar mengklaim swasembada pangan.
Anomali Harga: Beras Mahal di Tengah Stok Melimpah
Menurut Abra, kenaikan harga gabah di tingkat petani akibat kebijakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di angka Rp6.500 per kilogram telah berhasil mendongkrak cadangan beras pemerintah hingga 5,4 juta ton per Juli 2026. Namun, ia menekankan hal itu tidak serta-merta menekan harga beras di pasar.
“Kenapa di tengah stok beras pemerintah dan Bulog yang besar itu harga beras di masyarakat masih mahal? Salah satu faktornya adalah karena harga pembelian gabah di level petani kita sudah di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, tetapi harga beras di level penggilingan ini masih fluktuatif, masih cukup mahal,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengungkap fenomena sebaliknya pada komoditas telur dan daging ayam, yang harganya justru anjlok akibat reformasi kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) pascapenangkapan pimpinan BGN, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dan evaluasi SPPG bermasalah.
“Itu esensinya salah satunya adalah penyerapan telur. Termasuk yang kedua adalah masih adanya beberapa oknum SPPG yang kemarin membeli telur di bawah harga yang sudah dipatok oleh pemerintah,” katanya, seraya menyebut harga telur ayam anjlok 10,8 persen sejak awal tahun hingga Juli 2026.
Ancaman Kemarau Panjang di Semester II
Abra mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko kemarau panjang atau El Nino pada semester II 2026 yang berpotensi menekan produksi pangan, termasuk beras dan hortikultura. Ia menyebut inflasi pangan nasional secara agregat memang menurun ke level 2,7 persen per Juli 2026, namun kondisi di daerah jauh lebih mengkhawatirkan.
“Masih ada 18 provinsi yang inflasinya di atas 2,8 persen, bahkan ada yang inflasinya 5,5 persen. Nanti di bulan Agustus sampai Desember, kemarau makin ekstrem, maka kita khawatir nanti inflasi pangan khususnya di daerah-daerah itu akan semakin memburuk,” tegasnya, sembari mendorong penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).
KDMP dan Redistribusi Pangan Antardaerah
Menanggapi peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agregator pangan, Abra menekankan pentingnya kecepatan redistribusi komoditas surplus dari satu daerah ke daerah yang defisit tanpa membebani harga akibat biaya distribusi antarpulau.
“Bagaimana dengan kecepatan melakukan distribusi ataupun redistribusi supply dan demand komoditas pangan tadi, daerah-daerah yang surplus ayam, surplus telur itu harus dengan segera bisa mensupply, memenuhi kebutuhan pasokan telur dan ayam di daerah lain yang memang sangat kekurangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti nasib nelayan sebagai salah satu kelompok masyarakat paling rentan, menekankan pentingnya realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih berupa penyediaan SPBU nelayan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, hingga fasilitas cold storage.
B50 Berpotensi Hemat Devisa, tapi Bergantung Impor Metanol
Pada isu kemandirian energi, Abra menjelaskan bahwa implementasi B50 sejak 1 Juli 2026 ditargetkan menghemat devisa hingga Rp17,28 triliun. Namun ia mengingatkan bahwa produksi B50 masih sangat bergantung pada impor metanol sebagai bahan baku.
“90 persen metanol itu masih kita impor dan kita masih cukup bergantung kepada beberapa negara khususnya dari Malaysia dan Brunei,” ungkapnya, menambahkan bahwa pemerintah perlu mendorong sisi permintaan atau demand di masyarakat, tidak hanya pasokan di hulu.
Ia turut menyoroti potensi tarik-menarik kebutuhan CPO antara pangan (minyak goreng) dan energi (biodiesel), serta perlunya perhatian pada produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat melalui program peremajaan dan asuransi.
“Jangan sampai B50-nya jalan, tapi kesejahteraan petaninya jalan di tempat,” katanya.
Di penghujung diskusi, Abra berharap pemerintah dapat menjaga konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027 dengan realitas di lapangan, melalui penguatan daya beli, iklim investasi, dan optimalisasi belanja negara.
“Jangan sampai pembiayaan utang yang sudah mencapai rekor tapi tidak bisa digunakan secara maksimal dan SILPA masih tinggi,” pungkasnya.
