INAnews.co.id, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto memaparkan kinerja PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan yang dibentuknya sebagai pintu tunggal pengawasan ekspor komoditas strategis, dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan latar belakang pembentukan DSI berawal dari kekecewaannya atas rendahnya harga jual komoditas ekspor Indonesia dibanding harga di pasar internasional.
“Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di Pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kg. Sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kg. Padahal di Belanda satu hektar pun enggak ada kebun kelapa sawit,” ujarnya.
DSI resmi beroperasi sejak 1 Juni 2026 dengan mengawasi tiga komoditas awal yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja (ferro). Dalam waktu dua bulan tiga belas hari, Prabowo mengklaim DSI telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari lebih dari 6.000 transaksi.
“DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor,” katanya.
Ia menegaskan DSI bukan badan yang memonopoli perdagangan komoditas, melainkan berfungsi mengawasi proses ekspor agar sesuai dengan laporan yang diterima negara.
“Saya ulangi, processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” jelasnya.
Ke depan, pengawasan DSI akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi dan mencakup seluruh komoditas ekspor strategis nasional.
“Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai,” tegas Prabowo.
