INAnews.co.id. Jakarta– Sejarawan senior Prof. Anhar Gonggong melontarkan kritik tajam terhadap wajah demokrasi dan partai politik Indonesia hari ini. Dalam sebuah unggahan di kanal YouTube pribadinya yang tayang Rabu (19/8/2026), ia menilai partai politik nasional sejak era reformasi kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga pengkaderan pemimpin, sementara gejala kekerasan dan krisis moral di kalangan generasi muda semakin mengkhawatirkan.
Oposisi Dianggap Tabu
Anhar mengurai perjalanan panjang partai politik Indonesia, dari fusi partai pada masa Orde Baru hingga menjamurnya partai pasca-reformasi. Ia menyoroti fenomena hampir seluruh partai kini merapat ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tanpa menyisakan kekuatan penyeimbang yang memadai.
“Tidak ada yang menjadi oposisi. Oposisi tidak ada. Seakan-akan oposisi itu sesuatu yang salah. Ya enggaklah. Dalam pemerintahan yang demokratis oposisi itu bisa ada,” ujarnya.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang disebutnya mendorong konsep demokrasi versi sendiri, alih-alih meniru pola Barat. “Presiden Prabowo mengatakan jangan pikirkan demokrasi dari Barat, kita bikin demokrasi sendiri,” kata Anhar, seraya mengaitkan hal itu dengan alasan pembentukan kabinet dengan jumlah menteri yang sangat banyak.
Kabinet Gemuk, Gagasan Lama Bung Karno
Menurut Anhar, ide kabinet dengan menteri berjumlah besar bukan hal baru. Ia menyebut Presiden Sukarno pernah melakukan hal serupa pada era 1960-an demi kepentingan ekonomi, yang saat itu justru menuai cemoohan publik dan turut memicu tuntutan Tritura.
Ia menilai partai-partai pendukung pemerintah sekarang cenderung berebut kursi ketimbang memikirkan substansi kerja. “Yang lucu apa? Bahkan ada pembantunya yang dijadikan komisaris di salah satu perusahaan. Coba bayangkan, bagaimana seorang pembantu dijadikan komisaris di satu perusahaan? Jadi amburadul kan?” tuturnya.
“Permainan Busuk” di Balik Putusan MK
Anhar turut menyinggung dinamika politik keluarga Presiden ketujuh Joko Widodo, termasuk posisi anak dan menantunya di pemerintahan saat ini, yang ia nilai berada di area abu-abu antara sah secara elektoral namun bermasalah secara aturan.
“Kalau menurut saya antara sah dan tidak sah. Sah karena dia dipilih, tapi tidak sah karena aturan, dia kan melangkahi aturan dengan pamannya di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya, sembari menyebut skenario lain yang batal terjadi akibat putusan MK tersebut.
Ia menyimpulkan, persoalan bangsa bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi menjalankannya. “Kesulitan kita adalah kita pandai membuat aturan, pada saat yang bersamaan kita juga pandai menginjak-injaknya kembali,” katanya, menambahkan bahwa hal itu terjadi karena “ada permainan-permainan busuk” oleh pihak yang justru punya kewenangan menjaga aturan tersebut.
Empat Wajah Demokrasi dalam 80 Tahun Merdeka
Bagi Anhar, ketidakjelasan arah demokrasi nasional tecermin dari empat kali pergantian sistem sepanjang sejarah kemerdekaan: demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Semua dianggap gagal sehingga terus berganti, namun penggantiannya pun tak pernah tuntas menyelesaikan akar masalah.
“Kita belum punya pegangan apa-apa tentang bagaimana demokrasi yang kita mau wujudkan itu demokrasi yang bagaimana, sampai sekarang,” ujarnya, menegaskan akar masalah tetap kembali pada lemahnya sistem kaderisasi partai politik.
Ia mencontohkan kasus buronan mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan, Harun Masiku, sebagai bukti nyata rusaknya mekanisme pergantian kader di internal partai. “Orang yang terpilih mau diganti dengan orang yang tidak terpilih,” katanya, menyebut logika pergantian nomor urut itu sebagai sesuatu yang “dari mana masuk akalnya sebagai kader.”
Alarm Moralitas Generasi Muda
Di luar isu politik, Anhar mengaku resah dengan meningkatnya kekerasan di kalangan anak muda, termasuk penggunaan senjata tajam dalam perkelahian. Ia mengungkit sebuah kasus yang baru saja ia saksikan di televisi: seorang anak membunuh ibunya sendiri yang berusia 70-an tahun saat hendak dibangunkan untuk salat.
“Si anak malah membunuh ibunya… dengan dipukul kepalanya,” ujarnya, menyebut peristiwa itu sebagai cerminan krisis pendidikan moral yang tak lagi cukup dibendung oleh latar belakang agama keluarga.
Refleksi dari Seorang Guru
Anhar menutup pandangannya dengan menyoroti pentingnya peran dunia pendidikan dan sistem pengkaderan sebagai jalan keluar jangka panjang. Ia menceritakan pernah menolak ajakan bergabung ke partai politik karena menilai kultur partai saat ini rawan konflik kepentingan pribadi.
“Selama partai kita masih seperti ini, kita hanya berkelahi… jadi lebih baik saya enggak usah, karena saya tahu kondisinya,” ucapnya.
Ia juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai mantan guru SMA di Lampung Tengah yang turut mendirikan sebuah sekolah kejuruan yang kini menjadi salah satu yang terbaik di daerah tersebut. Baginya, menjadi guru adalah proses mendidik diri sendiri sekaligus orang lain, dan generasi pendidik ke depan memegang kunci untuk memperbaiki arah bangsa dalam 100 tahun mendatang.
