INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sepenuhnya kepada mekanisme MPR untuk dijadikan pedoman lintas periode pemerintahan. Hal itu disampaikan Muzani usai bertemu Presiden di Jakarta, Senin (3/8/2026) sore.
Muzani menjelaskan, pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, salah satunya penyerahan konsep PPHN yang sebelumnya masih berupa draf yang dibahas oleh tim khusus bentukan MPR. “Kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, Presiden menyambut baik gagasan tersebut dan menyerahkan kelanjutannya kepada MPR. “Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan,” katanya. Ia menambahkan bahwa PPHN dirancang bukan untuk kepentingan satu periode pemerintahan saja, melainkan sebagai arah panjang yang melintasi berbagai periodisasi kepemimpinan nasional. “Karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi,” ujarnya, seraya menyebut Presiden menyerahkan mekanisme penetapannya kepada MPR agar menjadi pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
Muzani mengungkapkan, salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dari Presiden adalah soal demokratisasi, termasuk mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. “Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan,” kata Muzani menirukan Presiden.
Ia menambahkan, Presiden juga menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi,” ujar Muzani. “Karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” tambahnya.
Undang Presiden ke Sidang Tahunan MPR
Selain soal PPHN, Muzani menyampaikan bahwa kedatangan pimpinan MPR juga merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarlembaga negara. “Kedatangan kami bertemu dengan Presiden pertama bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para lembaga, para pemimpin lembaga negara,” ujarnya.
Agenda kedua, kata Muzani, adalah mengundang Presiden untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR 2026 yang direncanakan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026. “Sidang tahunan MPR tahun 2026 rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026,” ujarnya. Dalam sidang tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan laporan tahunan kinerja lembaga-lembaga negara. “Kedatangan kami pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara untuk menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya.
Muzani juga mengundang Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi yang jatuh setiap 18 Agustus, sekaligus hari ulang tahun MPR pada 29 Agustus. Kedua momentum tersebut, menurut Muzani, akan digabungkan dan diselenggarakan pada 29 Agustus 2026. “Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu, rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus,” ujarnya.
Muzani menutup keterangannya dengan menyebut pertemuan berjalan lancar. “Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini,” katanya.
