Menu

Mode Gelap
Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

KEUANGAN

Ketum PKN Anas Urbaningrum Peringatkan Tantangan Besar Koperasi Merah Putih

badge-check


					Foto: dok. liputan6 Perbesar

Foto: dok. liputan6

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyoroti sejumlah tantangan kritis dalam implementasi program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai kebijakan nasional. Pernyataan ini disampaikan melalui akun media sosialnya, disertai catatan mendalam tentang risiko dan solusi potensial.

Empat Tantangan Utama Koperasi Merah Putih menurut Anas pertama, Skala Nasional yang Top-Down. Program ini dinilai membutuhkan pengawasan super ketat mengingat cakupannya yang masif. Anas menekankan Program nasional yang top-down memerlukan supervisi sangat detil di semua aspek.

Kedua, Persaingan di Pasar Bebas
Koperasi harus bersaing dengan entitas bisnis konvensional, sementara kesuksesan koperasi di Indonesia masih bersifat kasuistik. Padahal, KMP digerakkan secara
“TSM” (Terstruktur, Sistematis, Masif).

Ketiga, Kekurangan SDM Militan. “Pejuang koperasi yang militan lahir dari kaderisasi ideologis dan praksis,” tulis Anas. Namun, jumlahnya dinilai belum memadai untuk program sebesar KMP. Keempat, Modal Awal Berbasis Utang. Dengan modal awal Rp3 miliar dari pinjaman, Anas mengingatkan: “Memulai dari utang butuh komitmen ekstra kuat. Jika tidak, ini berpotensi jadi utang tidak produktif.”

Anas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk terlibat langsung (hands on), bukan sekadar mendelegasikan program ini kepada stafnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah melibatkan seluruh potensi perkoperasian nasional, termasuk kritikus objektif, untuk memastikan keberhasilan KMP.

Selain itu Anas mengusulkan audit independen terhadap koperasi penerima modal, Pelibatan akademisi dan praktisi koperasi senior, dan Transparansi laporan keuangan publik. “Lebih baik lambat asal selamat, daripada gegabah dan jadi beban negara,” pungkas Anas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

23 Januari 2026 - 21:55 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Populer POLITIK