INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan sidang paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, Presiden menekankan delapan agenda prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa APBN 2026 dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan pertahanan. Beberapa langkah strategis yang akan diambil meliputi: Peningkatan produksi beras dan jagung dengan alokasi Rp164,4 triliun, termasuk pupuk bersubsidi (Rp46,9 triliun) dan penguatan Bulog (Rp22,7 triliun);
Transisi energi bersih dengan target 100% pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam 10 tahun, didukung anggaran Rp402,4 triliun; Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
Pemerintah akan melanjutkan sejumlah program unggulan yang telah berjalan, seperti: Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (Rp335 triliun); Kesehatan gratis dengan perluasan JKN bagi 96,8 juta masyarakat miskin (Rp244 triliun); Pendidikan 20% APBN (Rp757,8 triliun), termasuk beasiswa KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa
Presiden juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja negara dan optimalisasi BUMN. Hilirisasi sumber daya alam dengan proyek senilai $38 miliar. Reformasi BUMN, termasuk pemangkasan komisaris dan penghapusan “Tantiem” bagi perusahaan rugi. Pembangunan 770.000 rumah rakyat melalui skema FLPP dan BSPS.
APBN 2026 dirancang dengan defisit 2,48% PDB (Rp638,8 triliun), dengan target: Pertumbuhan ekonomi 5,4%; Inflasi 2,5%; Nilai tukar Rp16.500/USD; Pengangguran turun ke 4,44-4,96%
Dalam pidato penutupnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengelola APBN secara transparan dan akuntabel. “Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Tidak boleh ada lagi kebocoran!” tegas Prabowo.
Dengan semangat gotong royong, pemerintah berharap RAPBN 2026 dapat dibahas secara konstruktif untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
