Menu

Mode Gelap
Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat Indonesia Negara Paling Bahagia dan Optimis di Dunia Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan Indonesia Capai Swasembada Beras Pertama Kali dalam Bertahun-tahun

GERAI HUKUM

Pentingnya Independensi Hakim dan Kemampuan Berpikir Kritis Masyarakat

badge-check


					Foto: Anies Baswedan/tangkapan layar Perbesar

Foto: Anies Baswedan/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menekankan pentingnya independensi hakim dan kemampuan berpikir kritis masyarakat sebagai pilar utama negara hukum dan demokrasi yang sehat. Hal ini disampaikannya dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), belum lama ini.

Menanggapi pertanyaan tentang penegakan hukum yang adil, Anies menyoroti tekanan yang dihadapi institusi peradilan. “Kita ingin agar institusi hakim memiliki ruang untuk independen yang sebenarnya, bebas dari tekanan, sehingga berani mengambil keputusan,” ujarnya dikutip tayangan YouTube Anies, Rabu.

Ia bahkan menyebutkan contoh konkret tentang suatu praperadilan yang putusannya dinilainya tidak memiliki hubungan dengan argumen yang disajikan di persidangan. “Itu sudah parah yang luar biasa,” tandasnya.

Terkait peran masyarakat, Anies menekankan kewajiban moral kaum terdidik. Ia mendorong mahasiswa untuk secara serius mempelajari materi-materi berpikir kritis secara digital. “Critical thinking adalah hulunya kreativitas, dan kreativitas lanjutannya adalah inovasi. Kemampuan inilah yang akan mendorong perubahan sistem,” paparnya.

Dalam paparannya, Anies juga menganjurkan agar dilakukan review menyeluruh terhadap arsitektur demokrasi Indonesia oleh sebuah task force khusus, bukan sekadar tambal sulam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK