INAnews.co.id, Jakarta– Sejumlah pejabat yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (27/4/2026), menyampaikan komitmen mereka untuk segera bekerja dan mendukung program-program prioritas pemerintah.
Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat menyatakan akan segera menangani persoalan sampah dan mengikuti standar global di bidang lingkungan hidup, termasuk menjalankan berbagai perjanjian internasional. Ia mengajak masyarakat menjadikan kepedulian lingkungan sebagai kebiasaan hati. “Habits of our heart tentang lingkungan hidup. Kalau itu terjadi, dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya bertugas mencegah masuknya penyakit yang terbawa hewan maupun tumbuhan dari luar negeri. Ia menegaskan pengawasan ketat tidak boleh menghambat proses ekspor-impor. Dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Bea dan Cukai.
Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisol menyatakan siap mendukung penuh langkah Menko Pangan dalam merealisasikan program unggulan Presiden. Ia memastikan timnya langsung bekerja mulai keesokan harinya, termasuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman menyebutkan tugasnya adalah mensukseskan strategi nasional dan memastikan program unggulan Presiden berjalan tuntas dan cepat. Ia akan membuka saluran laporan masyarakat selama 24 jam, memangkas birokrasi, serta memonitor dan mengevaluasi program kementerian dan lembaga.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan akan bekerja erat bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memperkuat penyampaian pesan pemerintah kepada publik, termasuk meluruskan informasi yang tidak benar.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari yang menjalani pelantikan ketiganya dalam pemerintahan Prabowo mengakui beban tugasnya semakin berat. Ia menyoroti lanskap media yang kini jauh berbeda dibanding 10-20 tahun lalu, dengan hadirnya media sosial yang sebagian berperilaku seperti pers namun dengan regulasi berbeda. Qodari menekankan bahwa tantangan komunikasi terbesar terletak pada besarnya program pemerintah yang harus dijelaskan kepada publik. “Bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar,” katanya. Ia berkomitmen membangun komunikasi pemerintah yang lebih masif dan optimal bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan media.
