INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida menyatakan bahwa institusi militer kini menjadi kelompok kedua pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis di Indonesia, setelah kepolisian yang selama ini tak pernah lepas dari posisi teratas. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik Liga Demokrasi, Ahad (26/4/2026).
“Kalau 2025 datanya masih sama, polisi nomor satu, tentara nomor dua. Tapi sekarang kayaknya sudah berbarengan. Biasanya kami berhadapan dengan polisi, sekarang juga berhadapan dengan tentara,” kata Nany.
Nany menyebut tiga jenis liputan yang paling berbahaya bagi jurnalis saat ini: liputan program Makan Bergizi Gratis (MBG), liputan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan liputan kasus-kasus kekerasan aparat seperti yang menimpa Andri Yunus. Menurutnya, setiap jurnalis yang meliput dapur MBG hampir selalu menghadapi intimidasi, pelarangan, atau kekerasan fisik.
Nany juga menyinggung kasus kantor redaksi Jubi di Jayapura yang dilempar bom molotov pada Oktober 2024, serta pembunuhan satu keluarga wartawan di Karo, Sumatra Utara. Dalam kedua kasus tersebut, pelaku lapangan sudah ada yang dihukum, namun otak di balik kejahatan, yang diduga berlatar militer, belum tersentuh hukum.
“Ending-nya selalu sama untuk kasus kekerasan jurnalis oleh polisi atau tentara: eksekutornya saja yang dihukum. Tidak pernah ada yang sampai ke otaknya,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan soal tren baru yang disebutnya DIMI (Domestic Information Manipulation), upaya sistematis membentuk narasi di dalam negeri untuk mengaburkan fakta dan membelokkan opini publik. Rekrutmen Bintara Khusus Penerangan TNI yang mengundang calon prajurit dengan keahlian foto, videografi, dan editing dinilainya sebagai bagian dari upaya mengaburkan batas antara jurnalisme dan propaganda militer.
“Jurnalis tidak bisa dicampuradukkan dengan tentara. Jurnalis adalah pilar keempat demokrasi. Begitu dicampur, narasinya sudah sesat,” tegas Nany.
Nany menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap media dan perebutan narasi sebagai medan perjuangan utama. Ia menilai bahwa isu Andrie Yunus relatif berhasil memenangkan narasi di masyarakat, namun tantangan ke depan semakin berat karena derasnya disinformasi yang sulit dibedakan dari fakta.
