INAnews.co.id, Bandung– Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha membuka fakta yang selama ini jarang diekspos terang-terangan: subsidi dalam satu tabung gas melon LPG 3 kg mencapai 70 persen dari harga keekonomiannya. Artinya, negara menanggung hampir tiga perempat biaya setiap kali warga memasak. Fakta itu ia ungkap dalam Sarasehan Energi 2026 bertema “Transisi Energi di Tengah Disrupsi Geopolitik Global” yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (12/5/2026).
“Dari pemasaran LPG Pertamina, 90 persen didominasi tabung melon. Yang non-subsidi hanya kurang dari sepuluh persen,” ujar Satya. Kondisi ini mencerminkan betapa kebijakan subsidi komoditas yang berlaku selama ini justru dinikmati secara luas tanpa memandang kelompok pendapatan, sebuah penyimpangan dari prinsip subsidi yang seharusnya tepat sasaran.
Satya mengakui bahwa target bauran EBT 23 persen pada 2025 tidak tercapai. Realisasinya hanya 15,6 persen. Namun ia menyebut tren ini positif, dan pemerintah merevisi target menjadi 17–19 persen pada 2030. Sementara produksi minyak bumi berhasil dipertahankan di angka 605.000 barel per hari, sesuai batas yang ditetapkan dalam APBN.
Pergeseran paradigma paling mencolok dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam PP No. 40 Tahun 2025 adalah soal nuklir. Jika sebelumnya nuklir ditempatkan sebagai pilihan terakhir (last option), kini resmi menjadi opsi yang layak dipertimbangkan (viable option). “Kita tidak mengikat diri, tetapi kita membuka peluang nuklir sebagai penyeimbang dalam mencapai target dekarbonisasi,” kata Satya.
Tiga pilar grand strategi dalam KEN mencakup: memaksimalkan energi baru terbarukan, mengoptimalkan gas sebagai energi transisi, menggantikan peran batubara, dan menargetkan net zero emission 2060 dengan puncak emisi (peak emission) di tahun 2035. Target bauran EBT pada 2060 ditetapkan di kisaran 70–72 persen.
Satya juga menyoroti disparitas harga yang menggerus kemampuan fiskal negara: solar bersubsidi memiliki selisih harga 33 persen dari harga keekonomian, sementara LPG 3 kg mencapai 69 persen. “Ini pasti akan mempengaruhi kekuatan fiskal kita,” ujarnya tegas. Sebagai respons, pemerintah menyiapkan trilogi strategi: subsidi tepat sasaran berbasis data, efisiensi dari sisi konsumsi, dan optimalisasi pasokan melalui B50 serta diversifikasi dari ketergantungan harga brent.
Dalam menutup paparannya, Satya mengingatkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga perilaku kolektif. “Tatangan geopolitik global hari ini bukan semata ancaman, tapi momentum untuk mempercepat transisi, mengurangi ketergantungan, dan membangun Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat di sektor energi,” pungkasnya.
