Menu

Mode Gelap
Pajak 2 Persen Konglomerat Bisa Gratiskan KRL 8 Tahun Presiden Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM 33 Tahun Berkarya, Band TENGKORAK Gambarkan Kekejaman Israel atas Palestina Lewat Lagu “Zionist Downfall” 94 Persen Respons Publik soal Ekonomi Bernada Skeptis Defisit Fiskal Menganga, Kas Negara Menipis di Awal Tahun Ekonomi Indonesia Berlari Kencang, tapi Staminanya Diragukan

POLITIK

Presiden Tambah Anggaran Rp1 Triliun untuk UMKM

badge-check


					Foto: Muhaimin Iskandar/tangkapan layar Perbesar

Foto: Muhaimin Iskandar/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memaparkan hasil rapat dengan Presiden, Selasa (12/5/2026), yang membahas tiga agenda besar: penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, penajaman perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Presiden disebut memberikan perhatian serius dan memerintahkan seluruh kementerian serta lembaga untuk segera bergerak.

Presiden memerintahkan agar fasilitas milik BUMN dan kementerian dibuka untuk pemasaran, display, serta festival produk UMKM. Muhaimin mengajukan tambahan anggaran tidak kurang dari Rp 1 triliun khusus untuk kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan harapan jumlah itu masih akan terus bertambah. Program kredit usaha rakyat (KUR) juga akan terus diperluas aksesnya.

“Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaallah akan terus ditambah,” Muhaimin Iskandar menyampaikan.

APBN telah mengalokasikan Rp 508,2 triliun untuk perlindungan sosial, mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran. Seluruh penyaluran bantuan sosial akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi yang terus diperbarui oleh Kementerian Sosial.

Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk berkonsentrasi pada 88 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Muhaimin menegaskan keyakinannya bahwa kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada 2026 dan angka kemiskinan umum ditekan ke 5 persen pada 2029.

Sementara untuk kemiskinan ekstrem, realisasi 2024 tercatat 0,99 persen, turun menjadi 0,78 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka tersebut maksimal 0,38 persen dan idealnya 0 persen pada akhir 2026. Muhaimin menyebut beberapa kebijakan khusus terkait subsidi dan bantuan sosial masih dalam pembahasan di Kemenko Perekonomian dan akan diumumkan langsung oleh Presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pajak 2 Persen Konglomerat Bisa Gratiskan KRL 8 Tahun

13 Mei 2026 - 16:37 WIB

Penyelenggaraan Haji 2026: Pastikan Kesiapan Medis dan Gizi Ketat untuk Jemaah

13 Mei 2026 - 05:42 WIB

Pengamat Mengomentari Siswa Keracunan MBG di Jaktim

11 Mei 2026 - 08:48 WIB

Populer POLITIK