News Feed
light_mode
Trending Tags

Dugaan Korupsi Pelindo II Rp4 Triliun Lebih, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

  • account_circle S Edy
  • calendar_month Selasa, 12 Jan 2021
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INAnews.co.id, Jakarta- Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pada Pelindo II (Persero) terkait Perpanjangan Kerjasama Pengoperasioan Dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelindo II.

Padahal sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Direktur Tekniknya, Dani Rusli Utama dan Direksi lain atas dugaan korupsi yang mencapai Rp4 triliun lebih.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Leo Simanjuntak, bahwa pemeriksaan para saksi masih dilakukan guna mencari fakta-fakta hukum serta mengumpulkan alat bukti terkait adanya tindak pidana yang terjadi

“Jadi masih seputar soal proses perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT. JICT,” katanya saat menanggapi perkembangan penyidikan kasus tersebut, di Jakarta, Selasa (12/01/21).

Seperti diketahui, sebelumnya Kejagung juga telah memeriksa ADS (Staf Dirut PT. Pelindo II, pada Kamis (7/1/21). Kemudian pada hari Rabu (6/1/21) memeriksa FN (Kuasa Direktur PT. Akses Karya Indonesia), HSJ ( Direktur Komersial dan Administrasi PT. JICT Tahun 2019) dan WSW ( Presiden Komisaris PT. JICT).

Jauh sebelumnya, Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Periode 2016 Bay Mukhamad Hassani, Kamis (17/12/20) bersama Seto Baskoro (Senior Manager Hukum PT. Hutchison) dan Johny Tjea (Konsultan pada PT. BMT Asia Pasific Indonesia).

Pemeriksaan pertama Bay, Selasa (12/01/21) bersama Direktur Komersil PT. Pelindo II 2011- 2014 Saptono R. Rianto dan Ferialdi Noerlan (Direktur PT. Pelindo II 2012 -2014. Dua orang terakhir, sempat menjadi tersangka kasus Crane, di Mabes Polri.

Tidak seperti SOP penanganan skandal mega korupsi Jiwasraya. Dimana tim penyidik bergerak cepat dan tepat, yakni saat menetapkan para tersangka langsung juga melakukan pencegahan dan menahan.

Namun berbeda dengan penanganan kasus dugaan korupsi pada Pelindo II ini. Padahal, penyidikan sudah dimulai sejak 2 bulan lalu.

Kasus dugaan korupsi Pelindo II ini berawal dari berakhirnya kontrak pengelolaan pelabuhan peti kemas PT. JICT pada 27 Maret 2019 silam,

Namun, yang terjadi kontrak Hutchison asal Hongkong diperpanjang sampai 2039 sejak 2015.

Serikat Pekerja JICT menemukan dugaan aneka kejanggalan dan pelanggaran yang diduga merugikan negara hingga Rp4 triliun lebih.

  • Penulis: S Edy

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Berita Rekomendasi

  • Tips Astra Peugeot Cara Mendongkrak Mobil Dengan Aman dan Pasti

    Tips Astra Peugeot Cara Mendongkrak Mobil Dengan Aman dan Pasti

    • calendar_month Selasa, 18 Mei 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co,id, Jakarta – Ada hal yang perlu ditekankan saat melakukan dongkrak kendaraan agar tidak berakibat fatal ketika melakukannya. Hal ini jangan dianggap mudah untuk menghindari kondisi kendaraan meluncur saat didongkrak karena salah posisi dongkrak saat kendaraan di angkat. Agar tidak salah saat mendongkrak mobil terutama di keadaan darurat seperti kondisi harus mengganti ban saat berada dalam […]

  • Bank Danamon Fasilitasi Pembiayaan Sebesar Rp 2 Triliun ke PT Bio Farma untuk Vaksin Covid-19

    Bank Danamon Fasilitasi Pembiayaan Sebesar Rp 2 Triliun ke PT Bio Farma untuk Vaksin Covid-19

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta-PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) mengumumkan kerjasama pembiayaan syariah dengan PT Bio Farma sebesar Rp1,5 Triliun untuk melakukan pembelian bahan baku vaksin dan bahan pendukung untuk produksi vaksin Covid-19. Penandatanganan kerjasama fasilitas pembiayaan ini merupakan kelanjutan kemitraan setelah sebelumnya Bank Danamon melalui fasilitas konvensional memfasilitasi pembiayaan sebesar Rp500 miliar pada September lalu. […]

  • Wamen: Kementerian PU Menghadapi Risiko Gratifikasi yang Tinggi

    Wamen: Kementerian PU Menghadapi Risiko Gratifikasi yang Tinggi

    • calendar_month Sabtu, 7 Des 2024
    • account_circle Robi
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta– Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan serangkaian kegiatan peringatan anti korupsi. Salah satunya termasuk kegiatan Sharing Session: Program Pengendalian Gratifikasi, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan Sharing Session ini diikuti oleh perwakilan insan PU dari berbagai unit organisasi dan dilaksanakan hybrid, secara daring melalui zoom […]

  • Kunjungi Keluarga Korban Kecelakaan Kapal, Pemkab Busel Serahkan Bantuan

    Kunjungi Keluarga Korban Kecelakaan Kapal, Pemkab Busel Serahkan Bantuan

    • calendar_month Senin, 5 Apr 2021
    • account_circle Alan Mustajab
    • 0Komentar

      INAnews.co.id, Busel – Insiden kapal nelayan yang terbalik dihantam ombak yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia, Minggu petang kemarin, 4 April 2021, menyisakan duka mendalam bagi warga Desa Lande, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan pun turut berbela sungkawa. Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, Drs La Siambo, jajaran […]

  • Disparitas Perlakuan di Hadapan Hukum dan Perilaku Koruptif

    Disparitas Perlakuan di Hadapan Hukum dan Perilaku Koruptif

    • calendar_month Jumat, 6 Agt 2021
    • account_circle Alan Mustajab
    • 0Komentar

      Baubau – Pada dasarnya semua orang dimata hukum itu sama tanpa ada perbedaan perlakukan sama sekali, namun ternyata pada tataran empiris berbanding terbalik prinsip tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada pelaku korupsi yang berlatar belakang sebagai aparat penegak hukum dan pejabat publik. Tindakan koruptif yang dilakukan aparat penegak hukum misalnya ketika diproses hukum kerapkali […]

  • Rekson Silaban dan Mudhofir Dicalonkan Sebagai Wakil Menteri Kemenaker dan Kementerian UKM

    Rekson Silaban dan Mudhofir Dicalonkan Sebagai Wakil Menteri Kemenaker dan Kementerian UKM

    • calendar_month Senin, 3 Mei 2021
    • account_circle S Edy
    • 0Komentar

    INAnews.co.id, Jakarta- Presiden Joko Widodo merilis dua peraturan presiden yang mengatur tentang posisi dua wakil menteri baru untuk membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. Kedua wakil menteri itu adalah untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian UKM). Penambahan jabatan wakil menteri untuk pos Kementerian Ketenagakerjaan diatur di dalam Peraturan Presiden […]

expand_less