KSBSI Mendorong Perubahan UU keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- account_circle S Edy
- calendar_month Sabtu, 18 Sep 2021
- comment 0 komentar
- print Cetak
KSBSI menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Regulasi dan Adopsi Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)’
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta – Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Hal tersebut diperparah dengan kehadiran pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Regulasi dan Adopsi Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)’ pada Kamis-Jumat (16-17/08/2021).
Acara dibuka oleh Presiden DEN KSBSI, Elly Rosita Silaban, SH dan dihadiri oleh beberapa perwakilan Serikat buruh/pekerja lain seperti SPSI, KSPN dan Federasi Serikat Buruh/Pekerja yang berafiliasi dengan KSBSI yaitu FSB Kamiparho, FSB Nikeuba, FSB Garteks, FKUI, FTA, FESDIKARI, HUKATAN dan LOMENIK, Komite Perempuan, IUT, Jumlah peserta yang hadir sebanyak 45 orang.
Presiden DEN KSBSI, Elly Rosita Silaban, SH, Saat membuka FGD di Hotel Balairung pada 16/9/2021.
“Sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 sudah ketinggalan jaman.Apalagi, sanksi itu tergolong rendah dibandingkan perkembangan ekonomi sekarang yakni kurungan tiga bulan atau denda sebesar Rp100.000. Hal inilah yang membuat kami menyelenggarakan acara hari ini khusus membahas implementasi K3 ”. Ungkap Elly.
Selanjutnya Elly menambahkan, pengawasan saat ini masih lemah akibat kekurangan personil dan belum prioritas bagi pimpinan perusahaan. Kemudian pemeriksaan peralatan dan lingkungan kerja masih terbatas dan kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran tentang K3, Tegas Elly.
Artinya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 tentang Keselamatan Kerja segera direvisi. “Ini UU sudah lama dan isinya sudah tak sesuai dengan keadaan saat ini. Hukuman bagi pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja cuma tiga bulan,Sudah tidak mengakomodir dan tidak berpihak pada buruh”.
Edward Marpaung, sebagai Mentor kegiatan FGD “Regulasi dan Adopsi Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)’”
Sementara itu Edward Marpaung, yang sering akrab disapa Bang Edo, selaku Ketua Program Hubungan Antar Lembaga dan Sosial Dialog yang didapuk sebagai Mentor kegiatan FGD “Regulasi dan Adopsi Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”, menjelaskan bahwa korelasi pelaksanaan K3 dan Kecelakaan kerja saat ini, banyaknya kecelakaan kerja di sejumlah perusahaan di Indonesia karena pengawasan ketenagakerjaan baik yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten dan provinsi maupun dari Kemnaker tidak menjalankan tugas secara professional, Ungkap Bang Edo.
“Pengawasan dan pelaksanaan K3 buruk dan tidak berpihak kepada buruh/pekerja karena hingga kini pelaksanaan sistem menajemen K3 belum sepenuhnya memberikan perlindungan nyata kepada buruh. Akibatnya, buruh rentan menghadapi risiko, bahkan mengancam keselamatan jiwa saat bekerja”.Lanjut Bang Edo.
UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 adalah UU yang keberadaannya “abadi” karena tidak tersentuh sama sekali dengan perubahan jaman. Bahkan wacana perubahan UU K3 ini hanya hidup disaat-saat tertentu, Untuk itu KSBSI menginisiasi dan mengajak seluruh serikat buruh/pekerja di Indonesia untuk bersama sama menggodog konsep perubahan UU K3 yang implementasinya menyesuaikan jaman dan berpihak pada buruh.Pungkas Elly.
- Penulis: S Edy
Saat ini belum ada komentar