INAnews.co.id, Jakarta– Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bahwa wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan prestasi, akan tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.
“Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Presiden saat penyerahan LHP LKPP tahun 2023 dan IHPS II tahun 2023 kepada dirinya, Senin, 8 Juli 2024.
Pada kesempatan itu, Presiden menekankan beberapa hal, di antaranya melanjutkan reformasi struktural, lanjutkan singkronisasi regulasi, penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien, agar pemerintahan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.
Presiden berharap BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik dan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.
“Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” tegasnya.
“Dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” imbuh presiden.
