Menu

Mode Gelap
Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja CEO ‘BAT Bank’ Dijemput Penyidik, CWIG Soroti Dugaan TPPU dan Pencatutan Nama Presiden RI RI Terjepit di Antara AS dan Tiongkok Pengamat Politik Kritik Rencana Penutupan Prodi Indonesia Tertinggal dari Vietnam dalam PDB Per Kapita Polri Berperan Krusial Menjaga Stabilitas di Tengah Medan Sosial Paling Kompleks di Dunia

EKONOMI

Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja

badge-check


					Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, ekonom Yanuar Rizky menilai hanya ada satu jalan rasional yang bisa ditempuh: pengetatan belanja negara atau ‘diet anggaran’, yang harus dilandasi konsensus politik lintas pemimpin.

Yanuar mengkritik pola kebijakan pemerintah yang dinilainya cenderung menyenangkan semua pihak, elit nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan elit desa melalui Koperasi Merah Putih, tanpa melakukan efisiensi berarti. Seluruh belanja itu dibiayai dengan memperlebar defisit dan menambah utang.

“Jangan tiup lagi balonnya. Kalau bisa, kempesin. Tapi harus ada kesepakatan bersama dulu,” kata Sabtu (2/5/2026) kepada Abraham Samad.

Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin konsolidasi dengan para mantan presiden, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri, untuk membangun konsensus nasional baru. Tanpa konsensus itu, menurut Yanuar, upaya memangkas belanja akan terus tersandera oleh kepentingan politik masing-masing kelompok.

“Harusnya Presiden Prabowo bisa memimpin konsolidasi antar kepemimpinan ini untuk tobat bersama,” ujar Yanuar. Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan arah kebijakan, rupiah berpotensi terus tertekan secara bertahap, dari Rp19.000, Rp21.000, hingga Rp25.000, seiring dengan ‘meletusnya’ satu per satu isu-isu struktural yang selama ini ditahan.

Yanuar menegaskan, masalah ini bukan semata-mata warisan satu rezim, melainkan akumulasi kesalahan struktural lintas pemerintahan yang harus diselesaikan bersama-sama demi menjaga kedaulatan fiskal Indonesia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

CEO ‘BAT Bank’ Dijemput Penyidik, CWIG Soroti Dugaan TPPU dan Pencatutan Nama Presiden RI

3 Mei 2026 - 22:20 WIB

Indonesia Tertinggal dari Vietnam dalam PDB Per Kapita

3 Mei 2026 - 17:12 WIB

INDEF: Ekonomi RI Melambat, Proyeksi TW2-2026 Hanya 5,1 Persen

1 Mei 2026 - 15:28 WIB

Populer EKONOMI