Menu

Mode Gelap
Kemenkop: 120 Pilot Project Koperasi Desa Sudah Berjalan Baik The 10 Days Challenge: Pantangan Potong Kuku dan Rambut, Apa Faedahnya? CBA : KPK Berani Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Presiden: Aparat Dilarang Backing Penyelewengan Dahlan Iskan: Koperasi Merah Putih Bukan Koperasi Sejati Prabowo Resmikan Museum Buruh Pertama di Dunia: Marsinah

EKONOMI

Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja

badge-check


					Ekonom Desak Presiden Bangun Kesepakatan Lintas Rezim untuk Kurangi Belanja Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Di tengah tekanan fiskal yang kian berat, ekonom Yanuar Rizky menilai hanya ada satu jalan rasional yang bisa ditempuh: pengetatan belanja negara atau ‘diet anggaran’, yang harus dilandasi konsensus politik lintas pemimpin.

Yanuar mengkritik pola kebijakan pemerintah yang dinilainya cenderung menyenangkan semua pihak, elit nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan elit desa melalui Koperasi Merah Putih, tanpa melakukan efisiensi berarti. Seluruh belanja itu dibiayai dengan memperlebar defisit dan menambah utang.

“Jangan tiup lagi balonnya. Kalau bisa, kempesin. Tapi harus ada kesepakatan bersama dulu,” kata Sabtu (2/5/2026) kepada Abraham Samad.

Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin konsolidasi dengan para mantan presiden, Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri, untuk membangun konsensus nasional baru. Tanpa konsensus itu, menurut Yanuar, upaya memangkas belanja akan terus tersandera oleh kepentingan politik masing-masing kelompok.

“Harusnya Presiden Prabowo bisa memimpin konsolidasi antar kepemimpinan ini untuk tobat bersama,” ujar Yanuar. Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan arah kebijakan, rupiah berpotensi terus tertekan secara bertahap, dari Rp19.000, Rp21.000, hingga Rp25.000, seiring dengan ‘meletusnya’ satu per satu isu-isu struktural yang selama ini ditahan.

Yanuar menegaskan, masalah ini bukan semata-mata warisan satu rezim, melainkan akumulasi kesalahan struktural lintas pemerintahan yang harus diselesaikan bersama-sama demi menjaga kedaulatan fiskal Indonesia. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kemenkop: 120 Pilot Project Koperasi Desa Sudah Berjalan Baik

17 Mei 2026 - 20:55 WIB

HIPMI Dorong Kurban Jadi Ekosistem, Bukan Sekadar Panen Musiman

16 Mei 2026 - 21:24 WIB

Transaksi Kurban Tembus Rp28 Triliun

16 Mei 2026 - 19:19 WIB

Populer EKONOMI