INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Dipo Satria Ramli membeberkan data fiskal yang menurutnya mencerminkan pola belanja yang “ugal-ugalan”. Pada Maret 2026, pertumbuhan pendapatan pajak pemerintah hanya mencapai 10 persen, sementara belanja negara melonjak 30 persen. Defisit anggaran pada periode itu menyentuh sekitar 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto, hampir setara sepertiga dari batas maksimum yang diizinkan undang-undang sebesar tiga persen.
Dua pos belanja terbesar yang mendorong defisit tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) dalam kerangka Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). “Pemerintah menyebutnya frontloading, intinya dia mau genjot pengeluaran supaya pertumbuhan ekonomi kelihatan naik,” jelas Dipo dalam wawancara bersama Abraham Samad pada Kamis (21/5/2026).
Namun ia mempertanyakan kualitas belanja itu. Banyak gedung Kopdes di daerah masih kosong, sementara pengadaan kendaraan dan perabot sudah berjalan. Adapun MBG, menurut Dipo, belum terbukti menggerakkan ekonomi rakyat secara luas karena SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) banyak dikuasai oleh kalangan tertentu yang juga menjadi pemasok bahan baku.
“Sayang sekali budget sebesar itu tidak menggerakkan ekonomi. Harusnya bisa, tapi eksekusinya banyak masalah.”
Meski pada April angka defisit sedikit membaik ke kisaran 0,6 persen, Dipo menilai tren keseluruhan masih mengkhawatirkan. Langkah pemotongan anggaran MBG sebesar Rp67 triliun yang diumumkan pada 19 Mei ia apresiasi sebagai sinyal positif, namun menegaskan itu belum cukup untuk memperbaiki kepercayaan pasar secara menyeluruh.
