INAnews.co.id, Jakarta– Muhamad Isnur dan Sri Palupi menyoroti keterlibatan aparat militer dalam pengelolaan KDMP hingga tingkat desa. Isnur menyebut warga enggan protes meski dana desa terpotong besar. “Orang-orang pada enggak berani protes, karena ternyata yang jaga kan tentara,” katanya dikutip tayangan kanal YouTube YLBHI, Jumat (17/7/2026).
Ia menuturkan sikap pasrah yang muncul di kalangan warga. “‘Udahlah, Mbak, sekarang mah udah terserahlah. Yang penting saya secara pribadi bisa makan,’” ujar Isnur, menirukan keluhan warga yang ditemuinya. “Dia sudah enggak berani ngomong.”
Sri Palupi menilai penggunaan aparat sebagai alat kerja ekonomi sipil menimbulkan efek ketakutan massal. “Ini kan subkultur yang dibuat bungkam, menggunakan tentara sebagai alat kerja sehingga menimbulkan chilling effect, ketakutan massal warga tidak berani protes,” katanya. “Tapi sebenarnya ini adalah api dalam sekam, warga itu tinggal nunggu waktu aja kapan marah.”
Isnur bahkan menyebut YLBHI pernah menulis istilah khusus untuk menggambarkan kondisi ini. “Teman-teman YLBHI sempat menulis koperasi barak-barak militer, karena di dalamnya akhirnya militer semua,” ujarnya.
