INAnews.co.id, Jakarta– Muhamad Isnur menilai program KDMP tidak lepas dari kalkulasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2029. “Kalau kita mau lihat seluruh program rezim ini, apapun bentuknya, pada akhirnya akan kelihatan alurnya tuh satu, ke 2029, termasuk koperasi ini,” katanya dikutip tayangan kanal YouTube YLBHI, Jumat (17/7/2026).
Ia juga menyinggung mandeknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi. “Sudah selesai sidang itu sejak Januari. Sekarang sudah bulan Juli, enam bulan MK enggak ada kabar. Kami juga curiga MK ini masuk angin,” ujar Isnur.
Sri Palupi menyimpulkan bahwa program-program semacam ini pada dasarnya tidak dirancang untuk kepentingan warga. “Pada intinya koperasi ini bukan untuk masyarakat. Kalau benar-benar untuk masyarakat, dia akan jalankan betul yang namanya koperasi,” katanya. “Tapi ini kan semua dijalankan untuk kepentingan politik.”
Keduanya mengajak masyarakat menegakkan kedaulatan lewat jalur konstitusional maupun pembangkangan sipil. “Masyarakat tetap membentuk koperasi alam, membangun kekuatan ekonomi mandiri, berjuang secara kolektif dan penuhi kebutuhan secara mandiri,” kata Isnur. “Enggak usahlah belanja di KDMP.”
