Menu

Mode Gelap
Tips Jaga Kesehatan di Musim Hujan di Kota Semarang Menjaga Kesehatan di Musim Hujan: Tips Sehat di Tengah Ancaman Banjir Oknum Anggota TNI AL Terlibat Perkelahian di Talaud, Lanal Minta Maaf, Proses Hukum Berlanjut Ekspor Indonesia Masih Terjebak di Komoditas Mentah, Daya Saing Terancam Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan Indonesia Pilih Perdamaian, Ingin Jadi Teman Semua dan Musuh tak Seorang Pun

POLITIK

Buruh Siap Mogok Nasional, Ini Alasannya

badge-check


					Foto: Said Iqbal (Presiden Partai Buruh) ketika konferensi pers, Kamis (10/10/2024) secara virtual/tangkapan layar Perbesar

Foto: Said Iqbal (Presiden Partai Buruh) ketika konferensi pers, Kamis (10/10/2024) secara virtual/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap alasan mengapa mogok nasional siap digelar.

“Alasan kami ingin mogok nasional yaitu karena patut diduga Pemerintah dan DPR membangkang terhadap putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka tidak tahu dan tidak mau menjalankan keputusan MK dalam pokok perkara 168/2023 tentang pencabutan uji materiel UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Partai Buruh,” ungkap Iqbal, dalam konferensi pers kemarin secara virtual.

Tidak hanya Pemerintah dan DPR yang diduga Iqbal tidak taat atas putusan MK. Ada APINDO dan Kadin.

Kepada Pemerintah, Iqbal mengingatkan agar jangan mau diatur-atur APINDO dan Kadin. Sebab putusan MK harus ditaati.

Mogok nasional kata Iqbal akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik seluruh daerah Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan mogok nasional, Iqbal belum memastikannya.

“Di antara tanggal 19 November-24 Desember 2024. Alasan tanggal 19 karena pemerintah berencana akan mengumumkan kenaikan upah minimum di tanggal itu,” kata Iqbal.

Mogok nasional kata Iqbal akan tertib dan damai. Aksi ini juga kata dia tidak ada paksaan. Siapa pun boleh ikut, kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kedaulatan Rakyat Harus Dikembalikan

23 Januari 2026 - 22:25 WIB

Otoriter ke Oligarki, Bukan ke Rakyat

23 Januari 2026 - 21:20 WIB

Ganti Tujuh Menteri untuk Percepat Pengembalian Kedaulatan

23 Januari 2026 - 20:18 WIB

Populer POLITIK