INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno melontarkan kritik terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri strategis nasional. Pernyataan itu ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Sabtu (2/5/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek menyatakan bahwa prodi-prodi di perguruan tinggi akan diselaraskan dengan delapan bidang strategis nasional, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju, manufaktur, serta energi dan maritim. Prodi yang dinilai tidak sejalan dengan delapan bidang itu terancam ditutup.
Adi Prayitno menilai kebijakan tersebut terlalu reduktif dan mengabaikan nilai substansial dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan keagamaan. Ia mengingatkan bahwa di Indonesia terdapat sangat banyak sekolah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus-kampus Islam — yang menyelenggarakan jurusan seperti tafsir hadis, akidah filsafat, tasawuf, fikih, dan kajian Al-Qur’an. Jurusan-jurusan itu, kata dia, memang tidak pernah dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri, namun tetap memiliki kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Banyak sekali orang yang sekolah itu hanya ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensi sesuai minatnya. Dan ternyata mereka bisa mapan secara ekonomi,” ujar Adi.
Ia juga menyoroti bahwa rencana ini bukan hal baru. Pada era Menteri Nadiem Makarim, konsep link and match antara pendidikan dan dunia industri sudah pernah digaungkan. Namun menurut Adi, pernyataan terbaru dari Kemendiktisaintek justru semakin mengukuhkan narasi seolah-olah ada jurusan yang tidak penting, sebuah pandangan yang ia nilai berbahaya.
Lebih jauh, Adi mempertanyakan asumsi dasar dari kebijakan tersebut. Menurutnya, lulus dari jurusan yang “relevan industri” pun tidak serta-merta menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan.
“Apakah orang yang sekolah di kesehatan, di ketahanan pangan, atau di bidang hilirisasi dan maritim, setelah lulus kuliah pasti bisa mendapatkan pekerjaan? Belum tentu. Tidak sesederhana itu,” tegasnya.
Sebagai solusi, Adi mengusulkan agar pemerintah tidak menutup prodi, melainkan memperkuat basis riset di setiap disiplin ilmu, baik sosial, hukum, agama, maupun eksakta sehingga antardisiplin saling menguatkan, bukan saling menegasi.
“Tugasnya mahasiswa dan scholar adalah belajar yang benar, riset yang benar, eksperimen yang benar. Soal mendapatkan pekerjaan, itu urusan takdir dan bonus dari Allah,” pungkasnya.
