INAnews.co.id, Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menyoroti peran strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi medan sosial Indonesia yang disebut sebagai salah satu yang paling kompleks di dunia.
Dalam pernyataannya pada Minggu (3/5/2026), Haidar menekankan bahwa posisi Indonesia dalam peta sosiopolitik global tidak hanya ditentukan oleh luas geografisnya, tetapi juga oleh akumulasi faktor risiko yang secara teoretis merupakan pemicu utama instabilitas.
Tantangan Sosiopolitik Indonesia
Berdasarkan data dari Pew Research Center, Indonesia memiliki indeks keberagaman agama yang sangat signifikan. Dalam studi keamanan global, variabel ini sering kali berkorelasi dengan potensi gesekan horizontal yang tinggi.
Namun, fakta bahwa Indonesia mampu memitigasi konflik berkepanjangan sebagaimana yang dialami oleh negara lain dengan komposisi serupa menunjukkan adanya mekanisme stabilisasi yang bekerja secara efektif di tingkat akar rumput.
Dinamika ini dinilai semakin menantang apabila disandingkan dengan indikator World Bank mengenai kerentanan konflik. Kombinasi antara:
- Heterogenitas sosial,
- Laju urbanisasi yang masif, dan
- Ketimpangan ekonomi
Ketiga hal tersebut menciptakan tekanan struktural yang berat terhadap sistem keamanan nasional.
Selain itu, secara geografis, mengelola populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau menuntut distribusi sumber daya dan koordinasi personel yang jauh melampaui standar operasional negara-negara kontinental.
Dalam konteks tantangan tersebut, peran Polri telah bertransformasi jauh melampaui fungsi penegakan hukum konvensional. Kini, Polri menjadi aktor krusial dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas domestik.
Haidar Alwi menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga ketertiban di tengah arus kejahatan lintas negara dan polarisasi sosial global bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari intervensi Polri yang konsisten.
“Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja institusi keamanan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan realitas objektif di lapangan,” ujar Haidar.
Meskipun kritik tetap menjadi instrumen penting dalam perbaikan institusi, pengakuan terhadap kompleksitas medan tugas sangat diperlukan guna menghasilkan penilaian publik yang adil dan berbasis data.
Stabilitas yang terjaga hingga saat ini menegaskan bahwa fungsi Polri sebagai instrumen keamanan nasional tetap menjadi pilar sentral dalam menjamin keberlanjutan tatanan sosial masyarakat Indonesia.
