INAnews.co.id, Jakarta– Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, angkat bicara soal dua kasus korupsi besar yang tengah menghebohkan publik, yakni korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan korupsi di lembaga imigrasi yang ditangani KPK. Saut menyampaikan pandangannya dalam wawancara bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (9/6/2026).
Saut menyebut korupsi MBG sebagai kejahatan yang melampaui batas nalar kemanusiaan. Pasalnya, dana yang dikorupsi sejatinya diperuntukkan bagi anak-anak kurang gizi dari keluarga tidak mampu.
“Maling bergedok gizi. Dia ngerampok dari orang kurang makan. Ini sangat di luar nalar kemanusiaan,” tegas Saut.
Saut juga menyoroti soal pengadaan motor listrik senilai sekitar 1 triliun rupiah dalam proyek MBG yang disebutnya sebagai pemborosan tidak masuk akal. Ia menggambarkan betapa besarnya nilai uang tersebut, yang menurutnya cukup untuk membangun ratusan kilometer jalan bawah tanah di DKI Jakarta.
Selain itu, Saut menyebut bahwa Menteri Keuangan perlu ikut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya itu.
“Menteri Keuangan mesti diperiksa juga, dia harus tanggung jawab,” katanya.
Korupsi Bukan Sekadar Soal Moral, tapi Soal Sistem
Saut berpandangan bahwa akar masalah korupsi di Indonesia bukan semata-mata persoalan moral individu, melainkan kegagalan sistemik. Ia mencontohkan bahwa kepala BGN adalah seorang guru besar, sementara wakil menteri yang terjerat kasus imigrasi adalah seorang profesional, bukan birokrat biasa.
“Ini bukan soal moral. Ini soal sistem yang rusak. Siapa pun yang ditempatkan di sana, kalau sistemnya tidak diperbaiki, korupsi akan terus terjadi,” ujarnya.
Mengutip teori Corruption: Government Cause and Consequences dari Rose-Ackerman, Saut menyebut setidaknya ada sepuluh indikator yang menjelaskan mengapa korupsi terus tumbuh subur di Indonesia. Di antaranya adalah tidak adanya mekanisme punishment and reward yang memadai, lemahnya efek jera, serta minimnya nilai-nilai antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan.
“Hukumannya kecil, jadi lebih enak terus korupsi. Tidak ada deter effect,” jelasnya.
MBG Salah Sasaran dan Sarat Konflik Kepentingan
Saut juga menyoroti persoalan tata kelola MBG yang sejak awal tidak dirancang dengan baik. Program yang semestinya menyasar masyarakat kurang mampu itu dinilai jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ia mengungkap adanya sejumlah yayasan yang disebut-sebut terlibat dalam proyek MBG, dan dibentuk hanya empat bulan sebelum program dimulai. Bahkan sejumlah lembaga penegak hukum disebut turut memiliki dapur MBG, yang dinilainya jauh dari tugas pokok dan fungsi mereka.
“Suruh jaga negara, jagain dapur. Kalau perang, ninggalin dapur dulu?” sindir Saut.
Ia pun mempertanyakan ketepatan sasaran program MBG, yang dalam pelaksanaannya justru menyentuh kalangan yang tidak membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar kelaparan justru tidak terjangkau.
Desak Jaksa Bongkar 26 Nama
Terkait penetapan tersangka kepala BGN Dadan beberapa hari sebelumnya, Saut mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti di satu nama. Ia menyebut adanya 26 nama yang disebut-sebut terlibat, termasuk figur-figur berpengaruh yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
“Itu kewajiban jaksa, penuntut, penyidik, dan hakim untuk membongkar ini. Karena uangnya cukup besar, dan dirampok dari orang lapar,” tegasnya.
Saut juga menyinggung bahwa korupsi di lingkungan MBG bukan semata korupsi karena kebutuhan (corruption by need), melainkan korupsi karena keserakahan (corruption by greed), yang tercermin dari temuan aset mewah berupa motor gede (moge) dan kendaraan-kendaraan bernilai tinggi.
Ancaman Revolusi Senyap
Di bagian akhir wawancara, Saut menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah. Menurutnya, kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi memicu gejolak sosial yang tidak terduga.
“Ini tinggal nunggu revolusi. Revolusi senyap itu bisa terjadi. Semua orang sudah punya ponsel, sudah gondok semua. Tanpa ada yang mengomando, orang bisa ramai-ramai menuju ke Senayan atau istana,” ungkapnya.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera berbenah, tidak sekadar mengganti personel di BGN, tetapi melakukan perubahan sistemik yang dibungkus nilai-nilai antikorupsi yang kuat.
“Kalau hanya ganti-ganti orangnya tanpa mengusung sebuah nilai yang kuat, ini tidak akan selesai. Akhiri pemerintahan ini dengan baik,” pungkas Saut.
