Menu

Mode Gelap
Ricuh Diskusi di UGM, Akibat Demokrasi tak Dikawal Hukum CBA Sebut Kebijakan Bahlil Berpotensi Ganggu Pasokan Batu Bara PLN Tuntutan Demo Mahasiswa 3 Hari Berturut-turut Rasional Perjalanan Wahyuning Darwati Menjemput Gelar Doktor Meminta Koperasi Merah Putih Diaudit Menyoroti Daftar 26 Nama Terduga Terlibat Korupsi BGN yang Menghilang

POLITIK

Ricuh Diskusi di UGM, Akibat Demokrasi tak Dikawal Hukum

badge-check


					Foto: dok. detik Perbesar

Foto: dok. detik

INAnews.co.id, Jakarta- Mahfud MD menanggapi insiden kericuhan dalam diskusi yang dihadiri tiga pejabat pemerintah, yakni Wakil Menteri Sosial Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam.

Ketiga pejabat tersebut terpaksa dievakuasi setelah didesak dan dihentikan paksa oleh mahasiswa yang menggelar protes di lokasi diskusi.

Mahfud menyebut peristiwa itu sebagai gambaran kecil dari akumulasi ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

“Kalau demokrasi itu berjalan sesuka sendiri karena kendali kekuasaan oleh orang yang memegang kekuasaan terbesar, maka yang terjadi dua: di tingkat elite akan terjadi korupsi, di tingkat bawah akan terjadi chaos, perlawanan,” kata Mahfud, Selasa (16/6/2026).

Ia menilai aksi mahasiswa yang menghentikan paksa diskusi tersebut bukan tindakan yang tepat, namun menekankan pentingnya mencari akar penyebab kemarahan publik tersebut ketimbang sekadar mencari siapa yang memprovokasi di lapangan.

“Apakah mahasiswa baik melakukan itu? Tidak baik juga. Tetapi harus dicari penyebabnya,” ujarnya.

Mahfud juga menilai sosok pejabat yang hadir turut memengaruhi reaksi mahasiswa, mengingat Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko dikenal publik sebagai sosok yang dahulu kerap mengkritik keras pemerintahan Prabowo Subianto sebelum keduanya kini menjadi bagian dari kabinet.

Ia menyebut, alih-alih dialog langsung antara Presiden Prabowo dengan mahasiswa, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan penegakan hukum jauh lebih dibutuhkan saat ini.

“Pak Presiden gak perlu dialog langsung dengan mahasiswa, gak mungkin itu terjadi dialog yang sungguh-sungguh,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Tuntutan Demo Mahasiswa 3 Hari Berturut-turut Rasional

19 Juni 2026 - 22:56 WIB

Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

19 Juni 2026 - 18:59 WIB

Ekspor Satu Pintu Lewat DSI: Solusi atau Risiko Baru?

18 Juni 2026 - 21:36 WIB

Populer POLITIK