INAnews.co.id – Melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional.“Untuk terus mendukung kinerja sektor industri yang merupakan kontributor terbesar baik untuk pajak dan PDB bagi perekonomian nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Kamis, (27/9).
Guna menjaga program reformasi birokrasi di Kemenperin, diperlukan kegiatan evaluasi rutin yang dilakukan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).
Dari penilaian tahun 2017, tingkat indeks RB Kemenperin mendapat peringkat BB dengan nilai hasil evaluasi 77,16 dari KemenPAN dan RB. “Untuk mempertahankan nilai tersebut, tim Reformasi Birokrasi (RB) Kemenperin menjalankan rencana aksi berdasarkan roadmap,” tutur Haris.
Sesuai peta jalan, tim RB Kemenperin juga mengawal pelaksanaan RB di unit-unit kerja, melakukan review atas proses bisnis dan struktur organisasi yang mengacu pada kinerja, menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit, serta review strategi program/kegiatan.
“Sejak tahun 2005, Kemenperin telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance),” ujar Haris.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, seluruh unit kerja daerah Kemenperin telah menerapkan ISO 9001:2015 serta mendorong unit-unit kerja pelayanan untuk menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang dapat meningkatkan efisiensi layanan.
Kemenperin juga meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Pemerintahan Terbaik 2 tahun 2017 dalam pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, 5 unit UPT Kemenperin telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
