Pengajuan Kasasi Kepala BPOM Ditolak,Sapari Ajukan Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- account_circle S Edy
- calendar_month Kamis, 9 Jul 2020
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id.Jakarta – Perseteruan Sengketa Kepegawaian tentang “SK PEMBERHENTIAN” antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, Drs. Sapari Apt M. Kes melawan Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir. Penny K. Lukito akhirnya mencapai babak Final
Sengketa dengan objek perkara pembatalan SK Pemberhentian yang dibuat oleh Kepala BPOM itu telah sampai pada tingkat Kasasi, seperti yang diberitakan sebelumnya Kepala BPOM mengajukan Kasasi dengan nomor register 90 K/TUN/2020 dengan nomor Surat Pengantar W2.TUN1.3333/HK.06/XI/2019. Pengajuan kasasi dilakukan Kepala BPOM setelah kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
Berdasarkan informasi terbaru dari Mahkamah Agung bahwa Kasasi yang diajukan Kepala BPOM telah diputus pada tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan “TOLAK KASASI” atau dapat diartikan, jika kasasi kepala BPOM ditolak, maka kemenangan ada pada Sapari.
Selanjutnya Sapari mengatakan, dengan adanya putusan Kasasi MA nomor 90 K/TUN/2020, putusan a quo dalam perkara gugatan Pembatalan SK Pemberhentian jabatan-nya telah ‘berkekuatan hukum tetap’ atau Inkracht.
“Atas dasar putusan MA itulah, Sapari mengajukan Surat ‘Pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 90 K/TUN/2020’ agar Kepala BPOM Penny K. Lukito ikhlas dan legowo melaksanakan putusan MA sebagaimana mestinya,” Ungkap Sapari saat ditemui redaksi INAnews di depan Kantor BPOM, Jl, Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/07/20).
Paska ditolak nya Kasasi Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir. Penny K. Lukito oleh MA, Sapari menyatakan kelegaan hatinya bahwa Perjuangan selama ini dalam mencari keadilan dan kebenaran demi martabat Anak-Istri, membuahkan hasil yang membahagiakan.
Selanjutnya Sapari menunggu reaksi dan berharap Kepala BPOM Penny K. Lukito untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk mengembalikan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai putusan awal PTUN Jakarta. Diantaranya adalah gaji yang dari awal dia diberhentikan hingga saat ini belum juga diterima.
Sejak SK Pemberhentian itu dikeluarkan oleh Kepala BPOM terhitung dari 1 November 2018 hingga sekarang kurang lebih 21-22 bulan saya tidak menerima gaji, saya nggak tau itu aturan darimana, sehingga saya tidak bisa menafkahi anak-istri,” Ujar Sapari.
Hal lain yang diungkapkan adalah Sapari adalah dirinya kembali mengingatkan Kepala BPOM untuk segera merehabilitasi nama baiknya atas kasus tersebut,ini berkaitan dengan nama baik dirinya dan keluarganya agar anak cucunya kelak mengerti san memahami sejarah hidup yang dialaminya, Tutup Sapari.
- Penulis: S Edy
Saat ini belum ada komentar