DPP Lidik Krimsus Lakukan Pulbaket Guna Lengkapi Laporan Ke KPK Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Bupati

1.099

INAnews.co.id, Jakarta- Sekjen DPP PBH Lidik Krimsus, Elim Makalmai mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan dan Informasi (Pulbaket) pasca melaporkan Bupati Minahasa Tenggara pekan lalu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pulbaket itu menurut Elim akan dimasukkan sebagai data susulan agar KPK dapat menjadikannya sebagai petunjuk awal untuk melakukan penyelidikan atas laporan pihaknya.

Elim mengungkapkan hal tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan, Senin malam (10/05/2021)  melalui wawancara via telepon. Dalam wawancara itu Elim menyatakan bahwa Pulbaket penting, sebab menurut  pihaknya harus mampu meyakinkan KPK bahwa dugaan tipikor yang diduga melibatkan orang nomor 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara itu pantas untuk ditindak lanjuti oleh KPK. Pulbaket dihimpun Tim Investigasi pihak DPP PBH Lidik Krimasus RI dari berbagai sumber guna diselaraskan antara satu sama lainnya.

“Inputannya, ya, kami himpun dari berbagai sumber. Itu nanti diselaraskan satu sama lainnya untuk mendorong teman-teman KPK bekerja optimal. Ada hasil investigasi, ada dumas, ada inputan berupa data dari pihak penyelenggara Negara terkait lainnya. Semua regulatif karena kita sementara berada di era keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang KIP,” terang Elim.

Elim melanjut bahwa setelah pulbaket terhimpun, pihaknya akan langsung menyampaikannya ke KPK sebagai data tambahan. Dia juga menambahkan bahwa ada juga indikasi tipikor yang pernah dilaporkan masyarakat ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Sulawesi Utara, tapi dikatakan Elim bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, laporan masyarakat dimaksud belum memperoleh kepastian hukum sehingga pihaknya akan menindaklanjuti sesuai kapasitas PBH Lidik Krimsus RI.

“Dalam melakukan pulbaket ini, ada juga kami peroleh informasi dari beberapa sumber bahwa ada dugaan perkara tipikor lainnya di tahun 2018 silam, yang mungkin saja atau diduga melibatkan beliau Bupati Minahasa Tenggara.

Tapi ada juga informasi bahwa beberapa tahun terakhir ini Minahasa Tenggara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI. Jadi ini terjadi kontradiksi, sebab di tengah-tengah predikat WTP yang diraih, diduga masih ada sejumlah proyek bermasalah di Minahasa Tenggara  yang tidak terendus oleh BPK RI. Ini sedikit rancu sehingga perlu diinvestigasikan ulang,” beber Elim.

Saat diminta tanggapan atas pernyataan Bupati Minahasa Tenggara bahwa LSM yang melaporkan dirinya ke KPK “Sakit”, Elim mengatakan bahwa itu hak Bupati Minahasa Tenggara untuk menilai pihaknya dari kaca mata yang digunakannya.

“Biasalah, itu hak beliau (Bupati Minahasa Tenggara , red). Kami tidak perlu menanggapi serius. Biarkan saja sebab apa yang kami lakukan ini (melaporkan Bupati Minahasa Tenggara ke KPK, Red) adalah amanat konstitusi. Adan Undang-undang Dasar, Undang-undang Tipikor, Undang-undang Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas KKN mapun Peraturan Pemerintah Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor, dan masih ada regulasi terkait lainnya yang melegalisasi dan mendorong rakyat berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN di Negara ini.”

“Jadi saya kira pernyataan Bupati Minahasa Tenggara itu hanya mewakili rasa kesalnya karena ada yang tiba-tiba melaporkan dirinya ke KPK di saat dia sumringah menerima predikat WTP dari BPK RI. Itu hanya estimasi saya, karena saya melihat pak Bupati tidak melihat dari kaca mata hukum saat menilai kami. Sederhana berpikirnya begini, kalau benar kami ini sakit, maka hukum di Negara ini yang lagi sakit, sebab yang kami lakukan itu adalah amanat dan hak konstitusi kami, dan nyatanya hukum adalah panglima tertinggi di Negara ini. Jika demikian faktanya, siapa sebenarnya yang sakit, kami atau si dia? Silakan terjemahkan sendiri,” tandas Elim sedikit bergurau.

Diapun mengatakan bahwa laporan pihaknya ke KPK ini masih bersifat dugaan sehingga Bupati Minahasa Tenggara tidak perlu terlalu serius menanggapinya, “Ini baru dugaan yang kami laporkan. KPK juga akan menyaring laporan masyarakat yang masuk. Kalau memang pantas dilakukan penyelidikan, tentu akan dilakukan, dan nantinya juga harus melalui proses peradilan Tipikor. Kalau merasa tidak bersalah, tidak perlu terlalu serius ladeni kami sampai sejauh itu,” pungkas Elim menyudahi keteranggannya dari balik telepon genggamnya.

Dikutip dari media BeritaManado.com, pada tahun 2018 lalu, sejumlah warga khususnya kalangan LSM melakukan investigasi adanya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan bibit cengkeh tahun 2017 di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara. “Informasi yang diperoleh sejumlah wartawan menyebutkan, kelompok penerima bantuan bibit cengkeh berbanderol Rp 4.22 miliar disinyalir tidak sesuai atau kurang dari jumlah sebagaimana teranggarkan pada APBD 2017,” tulis BeritaMando.com.

Hingga berita ini diunggah, awak media belum berhasil melakukan konfirmasi dengan Bupati Minahasa Tenggara terkait langkah PBH Lidik Krimsus RI yang telah melaporkan dirinya ke KPK dan tanggapannya atas pulbaket yang sedang dilakukan Elim dan pihaknya, termasuk proyek pengadaan bibit cengkeh yang kembali disinggung Elim belum berkepastian hukum pasca laporan masyarakat pada tahun 2018 silam.

Baca Juga

Komentar Anda

Your email address will not be published.