INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah terus mengakselerasi percepatan penyelesaian pascabencana akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan konflik sosial di Adonara Barat. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno, yang dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, pada Jumat (21/3/2025).
Menko PMK menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah konkret dalam percepatan pemulihan pascabencana dan konflik sosial di Flores Timur, dengan fokus utama pada penyelesaian lahan, pembangunan hunian tetap korban terdampak erupsi dan perbaikan rumah yang rusak akibat konflik, penyediaan akses jalan menuju hunian, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
“Ada beberapa pending matters yang kita tuntaskan hari ini, yaitu permasalahan lahan, pembangunan hunian tetap, penyelesaian akses jalan ke hunian tetap, serta pembangunan infrastruktur lain di Adonara,” ujar Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan bahwa selain pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik sosial, perbaikan akses jalan juga menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat ini, setiap kementerian telah membahas secara rinci tanggung jawabnya masing-masing.
“Kita bahas satu per satu secara detail, koordinasi lintas kementerian, siapa melakukan apa. Kita juga sepakati langkah-langkah yang bisa dilakukan secepat-cepatnya tanpa menimbulkan masalah baru, baik dari segi sosial ekonomi maupun lingkungan,” tambahnya.
Menko PMK juga memastikan bahwa hampir semua kementerian dan lembaga terkait hadir dalam pertemuan ini untuk mendukung proses pemulihan, termasuk Kemendikdasmen yang akan memastikan penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pasca bencana dan konflik, serta Kemensos untuk melanjutkan berbagai bantuan bagi masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza UlHaq, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Kemenko Polkam Mochammad Hasan, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.*
