INAnews.co.id, Jakarta– Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha mengungkapkan bahwa gejolak energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah memberikan tekanan besar terhadap fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai Pemimpin Redaksi INAnews TV, Helmi Romdhoni, dalam program Prime Time, Selasa (26/5/2026).
Satya menjelaskan, harga energi tidak semata ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan sangat dipengaruhi dinamika geopolitik global. Konflik di Yaman, Irak, hingga Libya terbukti mendorong kenaikan harga minyak yang jauh melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau misalkan kenaikan daripada harga minyak 1 dolar saja, maka defisitnya hampir sekitar 6 triliun rupiah. Dan kalau kurs naik 100 rupiah, defisitnya 0,8 triliun. Jadi bisa dibayangkan,” ujarnya.
Kondisi itu diperparah oleh kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak dalam negeri. Indonesia saat ini hanya memproduksi sekitar 605 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Artinya, sekitar 1 juta barel per hari masih harus dipenuhi melalui impor.
Terobosan Diplomasi Prabowo
Di tengah tekanan tersebut, Satya mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai terobosan luar biasa. Indonesia berhasil membuka peluang impor minyak mentah dari Rusia dengan harga diskon hingga 35 persen di bawah harga pasar, sesuatu yang sebelumnya sulit terwujud lantaran Rusia berada di bawah sanksi Amerika Serikat.
“Ini satu momen yang tidak bisa kita dapat setiap saat. Pak Prabowo melobi ke Amerika, tapi juga berkunjung ke Rusia beberapa kali. Itu tentunya tidak lepas dari upaya beliau untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan vital Indonesia,” kata Satya.
Ia menambahkan, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS turut membuka ruang gerak diplomasi energi yang lebih luas, sembari tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Strategi diversifikasi impor juga tengah dijalankan, mengingat sekitar 25–36 juta barel per tahun sebelumnya berasal dari Arab Saudi yang posisinya berdekatan dengan wilayah konflik.
Skor Ketahanan Energi Nasional
Dari sisi ketahanan energi, Satya menyebut Indonesia telah bergerak dari skor 6,5 menjadi 7,3 dalam skala 1–10, berdasarkan empat komponen utama, yakni ketersediaan pasokan (security of supply), infrastruktur distribusi (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), dan keberlanjutan lingkungan (sustainability).
“Kita tidak self sufficient, tapi kita punya energy security yang cukup. Seperti Jepang, yang tidak punya sumber daya alam tapi ketahanan energinya bagus,” jelasnya.
Ia menegaskan, swasembada energi di sektor minyak bukan sesuatu yang realistis dalam waktu dekat, mengingat tidak ada temuan cadangan minyak signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebaliknya, cadangan gas justru cukup besar, seperti di Tangguh, Masela, dan Donggi Senoro.
Transisi Energi Berkeadilan
Terkait transisi energi, DEN mengusung pendekatan Just Energy Transition atau transisi berkeadilan. Indonesia tidak mengambil jalan radikal menghapus energi fosil, melainkan mendekarbonisasi penggunaannya secara bertahap sambil meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 70–72 persen dalam bauran energi nasional.
Target net zero Indonesia ditetapkan pada 2060 atau lebih cepat, berbeda dengan sebagian besar negara yang mematok 2050. Satya merujuk pengalaman krisis energi di Inggris, India, dan Tiongkok sebagai pelajaran agar transisi tidak dilakukan tergesa-gesa.
Sejumlah strategi konkret tengah dijalankan, di antaranya implementasi biodiesel B-50 yang ditargetkan berlaku Juli ini, pengembangan kendaraan listrik, kompor listrik, serta perluasan jaringan gas kota sebagai pengganti LPG yang masih diimpor.
“Kalau B-50 sudah jalan, otomatis impor solar kita menjadi nol. Itu salah satu strategi untuk keluar dari himpitan ketergantungan impor,” tegasnya.
Peran Masyarakat
Satya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi akademisi, industri, dan masyarakat luas sangat diperlukan, termasuk kesadaran untuk berhemat energi dan beralih ke transportasi umum.
“Kalau masyarakatnya juga hemat, itu membantu negara. Inilah yang namanya transisi berkeadilan, kita menuju energi yang lebih bersih, namun di dalam perjalanannya kita saling membantu agar cita-cita itu bisa terwujud,” pungkasnya.
