Menu

Mode Gelap
Legal Belum Tentu Benar: Membongkar Jebakan Legalisme Autokratik Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Telah Lumpuh Tiga Ekonom Serukan Koreksi Fiskal, Hentikan Penyangkalan Pinjol Meledak, Kartu Kredit Naik: Konsumsi RI Dibiayai Utang Data Ekonomi Dipertanyakan, Manufaktur Tumbuh tapi Listrik Minus 23 Persen Pajak Habis untuk Bunga Utang, Fiskal RI Lampu Kuning

EKONOMI

Tiga Ekonom Serukan Koreksi Fiskal, Hentikan Penyangkalan

badge-check


					Foto: tiga ekonom bersama Anies Baswedan/tangkapan layar Perbesar

Foto: tiga ekonom bersama Anies Baswedan/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Tiga ekonom yang hadir dalam diskusi di kanal YouTube Anies Baswedan, Kamis (28/5/2026), menyampaikan serangkaian rekomendasi konkret kepada pemerintah untuk menghentikan spiral pelemahan ekonomi sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Rekomendasi pertama dan paling mendesak adalah perbaikan komunikasi. Awalil Rizky menyebut pemerintah perlu secara terbuka mengakui kesulitan yang sedang dihadapi, sebagaimana dilakukan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang mengomunikasikan sense of crisis kepada publik secara bertahap dan konsisten. “Optimisme tetap bisa disampaikan bersama kabar buruk,” kata Awalil dalam diskusi di kanal YouTube-nya Anies Baswedan yang diunggah Kamis (28/5/2026).

Rekomendasi kedua adalah koreksi pengeluaran. Vid Adrison menyerukan moratorium sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau setidaknya memfokuskannya hanya kepada 15 persen masyarakat yang benar-benar rawan pangan, bukan kepada seluruh populasi. Ia juga mempertanyakan efektivitas belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang nilainya melonjak tajam di era pemerintahan ini.

Rekomendasi ketiga adalah reformasi aturan fiskal jangka panjang. Vid mengusulkan revisi Undang-Undang Keuangan Negara agar mencakup batasan debt service ratio dan ketentuan bahwa utang hanya boleh digunakan untuk belanja modal produktif, mengacu pada model fiskal Malaysia.

Yanuar Rizky menekankan pentingnya independensi Bank Indonesia untuk melakukan repricing surat utang pemerintah tanpa tekanan politik. Ia juga menyerukan dialog sosial antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat, disertai pesan yang tersegmentasi: dari panduan bagi UMKM menghadapi kenaikan biaya impor, hingga anjuran bagi rumah tangga untuk menunda pembelian besar.

Ketiganya sepakat bahwa jika rangkaian tekanan ini tidak ditangani, Indonesia berisiko mengalami eskalasi berurutan: dari krisis mata uang, menuju krisis moneter, lalu krisis keuangan, kemudian krisis ekonomi, dan akhirnya guncangan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Telah Lumpuh

29 Mei 2026 - 20:18 WIB

Data Ekonomi Dipertanyakan, Manufaktur Tumbuh tapi Listrik Minus

29 Mei 2026 - 14:56 WIB

Rupiah di Titik Terendah, Ekonom: Pemerintah Denial

29 Mei 2026 - 10:48 WIB

Populer EKONOMI