Menu

Mode Gelap
Bank Mandiri: Koordinasi Fiskal-Moneter Sokong Stabilitas Rupiah dan IHSG Kadin: Dunia Usaha “Bertahan Saja Sudah Cukup” di Tengah Tekanan Global Direktur INDEF: Ketahanan Ekonomi RI Masih Rentan Bahlil Tegaskan BBM Subsidi tak Naik, Andalkan Royalti Tambang Buzzer Disebut Pakar sebagai “Ideological State Apparatus” Era Digital Machu Picchu dan Ribuan Spesies Kentang, Pesona Peru yang Tak Terduga

NASIONAL

Bahlil Tegaskan BBM Subsidi tak Naik, Andalkan Royalti Tambang

badge-check


					Foto: Bahlil Lahadalia/tangkapan layar Perbesar

Foto: Bahlil Lahadalia/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan meski terjadi gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Bahlil dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

“Arahan Bapak Presiden, tidak kita akan naikkan BBM subsidi. Kalau BBM nonsubsidi, ya gimana pasarnya,” kata Bahlil. Adapun harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax tetap mengikuti mekanisme pasar karena pasokannya masih banyak bergantung pada impor.

Untuk menutup tambahan beban subsidi yang ditimbulkan kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), Bahlil menjelaskan pemerintah mengandalkan tambahan penerimaan negara dari sektor migas serta kenaikan royalti tambang. Ia memaparkan, jika ICP naik dari asumsi US$70 menjadi US$100 per barel, pendapatan negara dari migas bertambah sekitar US$7 miliar atau setara Rp120–125 triliun—menutup separuh dari kebutuhan tambahan subsidi yang diperkirakan mencapai Rp230–250 triliun.

“Saya putar otak lagi bagaimana cara mendapatkan pendapatan tambahan. Kita naikkan royalti nikel, royalti batu bara, dan beberapa sektor lain, itu kita bisa dapat uang sekitar Rp30 sampai Rp35 triliun,” ujarnya. Dengan kombinasi tersebut, sekitar Rp160 triliun dari kebutuhan subsidi sudah dapat ditutup dari sektor ESDM, sementara sisanya akan dipenuhi melalui efisiensi anggaran di sektor lain.

Bahlil juga menyinggung soal lifting minyak nasional yang terus menurun dalam satu dekade terakhir, dari sekitar 1,6 juta barel per hari pada era pasca-reformasi menjadi hanya sekitar 605 ribu barel per hari pada 2025. Pemerintah menempuh tiga pendekatan untuk mendongkrak produksi: penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR), akselerasi proyek-proyek yang mangkrak seperti Blok Masela, serta eksplorasi sekitar 120 sumur potensial baru.

Di sisi konsumsi, Bahlil mendorong bauran energi nabati untuk menekan ketergantungan impor, termasuk perluasan B50 untuk solar dan rencana penerapan E20 (campuran etanol 20 persen) pada bensin mulai 2028–2029. Ia juga mengungkapkan pemerintah mendorong konversi sebagian LPG ke compressed natural gas (CNG) yang dinilai 30–40 persen lebih murah dan tidak bergantung impor.

Soal ketahanan pasokan di tengah konflik Timur Tengah, Bahlil menyebut Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah sejak sebelum eskalasi terjadi, beralih sebagian dari Timur Tengah ke Angola dan negara-negara Afrika lain, sehingga tidak mengalami gangguan pasokan signifikan saat ketegangan memuncak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Hikmahanto: Damai AS-Iran Untungkan Teheran, RI Diminta Keluar dari BoP

23 Juni 2026 - 14:35 WIB

Rakyat Punya Daya Tahan Hadapi Represi Penguasa

23 Juni 2026 - 11:59 WIB

Pola Tangani Kritik Mahasiswa Masih Gaya Orde Baru

22 Juni 2026 - 14:00 WIB

Populer NASIONAL