INAnews.co.id, Jakarta- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ester Sri Astuti menyatakan ketahanan ekonomi Indonesia masih rentan di tengah guncangan geopolitik, energi, dan iklim global. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 bertema “Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim” di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
“Ketahanan ekonomi Indonesia masih rentan,” kata Ester, merujuk pada tren penurunan devisa negara akibat ketergantungan impor yang relatif tinggi, ketergantungan ekspor pada komoditas, serta tergerusnya jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir.
Ester menjelaskan, kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang diteken pertengahan Juni 2026 memang meredakan sebagian tekanan global. Namun dampak konflik tersebut masih dirasakan melalui naiknya harga energi yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, memicu inflasi impor, mengganggu arus ekspor-impor, serta meningkatkan persepsi risiko di masyarakat.
Atas dasar itu, kajian tengah tahun INDEF 2026 mengusung tema navigasi, bukan sekadar bertahan dari guncangan. “Navigasi berarti kita tahu ke mana arah yang kita ingin tuju dan kita bergerak dengan strategi, bukan sekadar bereaksi terhadap gelombang yang datang,” ujarnya.
Ester menegaskan INDEF hadir bukan untuk mengklaim memiliki solusi, melainkan menyumbangkan data dan analisis sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti. Menurutnya, riset semestinya mendahului lahirnya sebuah kebijakan, kemudian dijadikan proyek percontohan untuk dievaluasi dampaknya sebelum diperluas atau diperbaiki.
Dalam sambutannya, Ester juga menyampaikan apresiasi kepada tim peneliti INDEF yang menyusun buku kajian tengah tahun bertajuk sama, serta berterima kasih kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berkenan memberikan keynote speech dalam acara yang turut menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kamrussamad, anggota Dewan Energi Nasional Fadil Hasan, Direktur Climate Policy Initiative Tiza Mafira, dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
