INAnews.co.id, Jakarta– Gelombang demonstrasi mahasiswa yang melanda kawasan Jalan Thamrin-Sudirman dan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026) mendapat respons serius dari peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Ikrar Nusa Bhakti. Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI ini merupakan cerminan nyata kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola ekonomi nasional.
“Mahasiswa adalah suara rakyat kecil. Mereka masih punya tanggung jawab moral untuk menyatukan kekuatan moral,” ujar Ikrar melalui kanal YouTube-nya, Jumat (12/6/2026).
Lima Tuntutan, Satu Pesan
Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut itu mengusung lima tuntutan utama: penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penghentian militerisme di ranah sipil. Selain itu, massa mendesak Presiden Prabowo secara terbuka mengakui kesalahan pemerintahannya.
Demonstrasi diikuti BEM UI beserta 15 BEM fakultas di lingkungan UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, Universitas Pancasila, Gunadarma, dan sejumlah kampus lain di kawasan Jabodetabek.
Ikrar: Ini Baru Pemanasan
Ikrar menegaskan aksi hari ini bukan klimaks, melainkan awal dari rangkaian gerakan yang lebih besar. Ia mengutip pernyataan Ketua BEM UI, Yatalatov Maksum Imawan, yang menyebut demonstrasi kali ini sebagai “langkah pertama” dan “pemanasan” untuk aksi lanjutan.
Ketua BEM UI membubarkan massa sebelum pukul 18.00 WIB sesuai batas waktu yang ditetapkan aparat keamanan. Ikrar menilai keputusan itu tepat demi mencegah bentrokan antara mahasiswa dan gabungan Polri-TNI yang berjaga di lokasi.
Ekonomi Disorot, Prabowo Dinilai Arogan
Ikrar mengkritik tajam kondisi ekonomi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut klaim pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen bertolak belakang dengan realitas di lapangan—gelombang PHK yang ia prediksi akan meledak pada Juni hingga Juli 2026, harga BBM nonsubsidi yang mendorong kenaikan harga bahan pokok, hingga tarif TransJakarta yang melonjak dari Rp3.500 menjadi Rp10.000.
“Yang terjadi bukan Indonesia emas, bukan pula sekadar Indonesia cemas—melainkan kebangkrutan ekonomi dan demokrasi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kebiasaan Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri di tengah krisis, termasuk klaim Sekretaris Kabinet Teddy bahwa sebagian biaya ditanggung uang pribadi presiden. Menurut Ikrar, hal itu justru menimbulkan pertanyaan hukum serius soal pertanggungjawaban keuangan negara.
Nostalgia dan Harapan dari Mantan Dosen UI
Sebagai alumni sekaligus mantan dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta beberapa fakultas lain di UI, Ikrar mengaku terharu menyaksikan mahasiswa menyanyikan lagu Genderang UI usai salat Jumat sebelum berunjuk rasa.
“Ini mengingatkan pemerintah agar menjaga Indonesia jangan sampai bangkrut,” pungkasnya.
