INAnews.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tamsil Linrung menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang wajib ditata ulang . Berbagai persoalan di lapangan harus diselesaikan tanpa mengganggu operasional yang sudah berjalan.
”Gebrakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend,” kata Tamsil dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah”, hasil kerja sama Forum Jurnalis Merdeka (FJM) dan Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Tamsil mengakui langkah Kepala BGN Naniek S. Deyang langsung melakukan pembenahan merupakan langkah positif. Namun dia mengingatkan agar dibarengi tata kelola yang jelas, terutama terkait banyaknya dapur MBG yang belakangan dihentikan atau ditangguhkan operasionalnya.
Menurut dia, perbaikan tata kelola lebih penting dibanding menghentikan dapur-dapur yang telah beroperasi. ”Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?” kata Tamsil
Dia mengakui telah banyak menerima dan mendengar sendiri berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk adanya dugaan praktik titipan dalam pengelolaan dapur. Justru karena itulah dia mendukung dilakukannya penataan ulang program. ”Memang ada benarnya rumor bahwa dapur dikuasai oligarki, polisi, tentara. Memang ada titipan,” ujarnya.
Meski demikian, Tamsil menegaskan persoalan yang muncul tidak boleh dijadikan alasan untuk menilai program MBG gagal. Berdasarkan hasil pengawasannya di sejumlah daerah, masalah yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan.
“Ini harus didudukkan dengan benar. Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” katanya.
Ia juga menyoroti pandangan yang menganggap MBG sebagai program yang tidak boleh dikritik karena masuk dalam kategori program strategis nasional. Menurutnya, kritik justru diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
“MBG punya multiplier effect yang luar biasa. Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah. Program ini juga ingin menjawab persoalan lapangan kerja,” ujarnya.
Tamsil menyatakan mendukung langkah perbaikan pada aspek operasional program MBG. Ia menilai program tersebut merupakan bagian dari agenda ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, bersama sejumlah program lain seperti koperasi merah putih, kampung nelayan, dan rumah subsidi.
Menurutnya, berbagai program tersebut bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tamsil juga menyinggung tata kelola sumber daya alam dan ekspor mineral strategis. Ia menilai negara selama ini belum memperoleh manfaat optimal dari pengelolaan sumber daya alam.
“Penerimaan negara hanya sekitar 11 persen dari PDB. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam tata kelola sumber daya alam kita,” katanya.
Tamsil menegaskan dukungannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan meyakini berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah bertujuan mempercepat kemajuan bangsa.
“Di balik program-program strategis itu ada niat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa. Prabowo punya niat yang tulus,” tandasnya.
