INAnews.co.id, Jakarta- Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat bukan semata akibat gejolak eksternal, melainkan juga dipicu oleh persoalan struktural di dalam negeri, khususnya lemahnya kualitas institusi dan regulasi. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Prof. Telisa Aulia Falianty, dalam podcast INDEF yang tayang Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan hasil dekomposisi atau pemecahan faktor penyebab pergerakan rupiah, Telisa menjelaskan kontribusi faktor global dan domestik relatif seimbang, masing-masing mendekati 50 persen. Secara rinci, penurunan cadangan devisa menyumbang sekitar 6,3 persen, penguatan dolar AS sekitar 5 persen, selisih suku bunga sekitar 4 persen, dan rasio harga ekspor-impor (terms of trade) sekitar 15 persen. Adapun faktor spekulasi, sentimen negatif, dan elemen global lain yang sulit dikuantifikasi menyumbang porsi terbesar, yakni sekitar 60 persen.
Menurut Telisa, faktor spekulasi dan sentimen tersebut sejatinya hanya “gejala”, bukan akar masalah. Ia mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia seperti tubuh yang demam: kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berfungsi sebagai parasetamol yang meredakan gejala dengan cepat, namun tidak menyembuhkan penyakit yang sesungguhnya.
“Kalau strukturalnya tergerus, sentimen itu bisa muncul lagi. Root problem-nya adalah institutional problem,” kata Telisa.
Ia menilai investor asing sebenarnya tidak memandang buruk fundamental Indonesia, mengingat pertumbuhan ekonomi domestik masih tercatat tinggi serta didukung bonus demografi dan modal sosial yang kuat. Namun, Indonesia dinilai belum menemukan bentuk institusi dan regulasi yang solid dan konsisten, berbeda dengan negara seperti Iran yang menurutnya tetap mampu tumbuh 3-4 persen di tengah tekanan embargo dan perang karena memiliki institusi yang kokoh.
Kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin dalam dua kali kebijakan disebut mulai membuahkan hasil, dengan rupiah menguat kembali ke kisaran Rp17.000 per dolar AS. Selain suku bunga, Bank Indonesia juga menempuh sejumlah instrumen lain, seperti operasi pasar melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), triple intervention di pasar spot dan Non-Deliverable Forward (NDF), penguatan devisa hasil ekspor (DHE), serta perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) dengan mitra dagang seperti Tiongkok dan Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Telisa mengingatkan pelemahan rupiah berdampak langsung pada inflasi melalui jalur imported inflation, terutama pada barang berkandungan impor tinggi seperti elektronik, obat-obatan, dan otomotif. Tekanan ini diperparah oleh kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi, yang menurutnya juga dipengaruhi oleh pelemahan rupiah terhadap biaya impor dan logistik PT Pertamina.
Dari hasil kajiannya, kelompok yang paling rentan terhadap gejolak nilai tukar bukanlah kelas bawah, melainkan kelas menengah dan calon kelas menengah (aspiring middle class). Kelompok ini dinilai memiliki eksposur lebih besar terhadap barang dan jasa berbasis impor, mulai dari perangkat digital, layanan kesehatan dan kecantikan, hingga biaya pendidikan ke luar negeri.
Telisa juga menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk konsistensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi domestik dapat pulih. Ia mencontohkan mulai adanya evaluasi menyeluruh terhadap salah satu program prioritas nasional pascakasus dugaan korupsi, yang dinilainya sebagai bentuk evolusi positif dalam tata kelola anggaran.
Ihwal proyeksi ke depan, Telisa memperkirakan nilai tukar rupiah berpeluang menguat ke kisaran Rp16.500–Rp16.800 per dolar AS dalam skenario terbaik apabila stabilitas geopolitik global membaik dan soliditas domestik terjaga. Sebaliknya, dalam skenario terburuk akibat ketidaksolidan domestik dan minimnya sinergi kebijakan, rupiah berisiko melemah hingga ke level Rp19.000–Rp20.000 per dolar AS.
Terkait inflasi, ia memperkirakan laju inflasi masih berpeluang berada di kisaran target pemerintah sebesar 2,5 plus-minus 1 persen apabila kondisi kondusif, namun berpotensi melampaui 4 persen jika sentimen negatif dan ketidaksolidan domestik terus berlanjut. Adapun Bank Dunia (World Bank) sebelumnya telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 5 persen, lebih rendah dari target pemerintah 5,6-5,8 persen, seiring tekanan terhadap daya beli dan investasi.
Di akhir diskusi, Telisa menegaskan tantangan terbesar Indonesia bukanlah pihak asing, melainkan ketidaksolidan di dalam negeri sendiri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersatu memperkuat kepercayaan terhadap kinerja ekonomi nasional, sebagaimana pernah terjadi saat penanganan pandemi COVID-19.
“Musuh kita sebenarnya adalah ketidakpercayaan terhadap kinerja ekonomi Indonesia sendiri,” ujarnya.
