Kasus Jampidsus, Lagu Lama, Serangan Balik dan Rivalitas Institusi Tak Bisa Mengalahkan Kekuatan Alat Bukti
- account_circle Helmi Romdhoni
- calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Haidar Alwi pada saat bicara di acara Diskusi Publik Nasional dengan tema Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG yang dilaksanakan INANEWS pada Senin 15 Desember 2025 di Jakarta ( foto : INAnews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INAnews.co.id, Jakarta– Narasi mengenai “serangan balik oligarki/koruptor” dan “rivalitas antar-institusi” merupakan lagu lama yang selalu diputar setiap kali ada dugaan korupsi yang mulai mengarah ke pejabat tinggi penegak hukum.
Namun, narasi klise semacam ini tidak boleh lagi digunakan untuk mengaburkan penegakan hukum yang sedang berjalan, termasuk dalam pusaran kasus yang menyeret nama Jampidsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Febrie Adriansyah.
“Memang benar, serangan balik oligarki/koruptor bisa diuji sebagai kemungkinan politik, dan rivalitas antar-institusi dapat dibaca sebagai konteks,” kata Haidar Alwi dalam rilisnya, Kamis 9 Juli 2026.
Founder Haidar Alwi Institute ini menjelaskan lebih lanjut jika, keduanya sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum apabila alat bukti, barang bukti, aliran dana, relasi korporasi, hingga keterangan saksi sudah terang-benderang mengarah kepada sosok tertentu.
“Jabatan strategis, sementereng apa pun itu, tidak boleh berubah menjadi perisai politik karena tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum di negeri ini,” katanya.
Satgas PKH yang dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 memang melibatkan unsur Kejaksaan Agung, Polri, TNI, sejumlah kementerian, serta BPKP, dan mengklaim telah menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari sitaan kebun sawit dan tambang ilegal.
Namun, prestasi memimpin penertiban tersebut tidak otomatis membebaskan siapa pun dari kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan.
“Terlebih ketika namanya, relasinya, atau orang-orang di sekelilingnya muncul dalam pusaran dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan brankas, valas, emas, perusahaan, hingga money changer,” ujar Haidar Alwi.
Langkah tegas Polri yang menggeledah De’Clan, Koin Money Changer, dan rangkaian lokasi lain dalam perkara yang dikaitkan dengan dugaan korupsi PLN, ASABRI/Jiwasraya, Krakatau Steel, serta TPPU telah membuka kotak pandora.
Di money changer, polisi menyita 71 item barang bukti dan 16 jenis mata uang asing senilai Rp7,2 miliar. Sementara di De’Clan, penyidik menyita uang dalam mata uang SGD, USD, dan rupiah dari brankas besar dengan nilai mencapai Rp60 miliar, disusul dengan penyegelan fasilitas tersebut demi kepentingan penyidikan.
Skala perkara ini bahkan melonjak drastis setelah penggeledahan sebuah rumah di Sentul. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyatakan bahwa penyidik menemukan brankas terkunci berisi tujuh koper dengan 74 kilogram emas batangan, USD 4.767.300, SGD 14.083.800, dan Rp100 juta—dengan estimasi nilai total yang fantastis mencapai Rp476 miliar.
“Melihat fakta mencengangkan tersebut, fokus publik sama sekali tidak boleh digeser dari kekuatan barang bukti menjadi sekadar motif politik,” lanjutnya.
Jika logika bengkok ini diterima di mana setiap bukti disebut rekayasa, setiap penggeledahan dicap perang institusi, dan setiap penyidikan dituduh sebagai serangan balik.
TNI sendiri telah menegaskan bahwa pengamanan di rumah Febrie dilakukan murni atas permintaan Kejaksaan Agung dan tidak berkaitan dengan penggeledahan De’Clan. TNI juga memandang penggeledahan oleh Polri sebagai proses hukum yang berbeda dan sepenuhnya merupakan kewenangan Polri.
Gayung bersambut, Kejaksaan Agung pun menyatakan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terkait tiga perkara dugaan korupsi tersebut.
Pernyataan resmi ini harus menjadi pegangan bersama. Jika Kejaksaan menghormati proses hukum, maka tidak boleh ada lagi narasi politik partisan yang mendorong publik untuk melemahkan penyidikan sebelum seluruh alat bukti diuji di pengadilan.
“Jika Febrie memang bersih, proses penyidikan yang transparan justru akan membersihkan namanya secara sah. Sebaliknya, jika terbukti ada jaringan yang memanfaatkan relasi, jabatan, perusahaan, money changer, emas, dan valas untuk menyamarkan dana haram, maka penyidikan harus membongkarnya sampai ke akar-akarnya,” tegas Haidar.
Pejabat yang melawan oligarki sekalipun tetap harus bisa diperiksa. Satgas PKH tidak boleh menjadi tameng perlindungan, dan posisi Jampidsus tidak boleh menjadi zona steril dari hukum.
- Penulis: Helmi Romdhoni
Saat ini belum ada komentar