INAnews.co.id, Jakarta- Sejarawan Prof Anhar Gonggong menyebut perilaku LGBT sebagai bentuk pengingkaran terhadap eksistensi kemanusiaan seseorang, bukan semata persoalan agama. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube pribadinya yang tayang Jumat (10/7/2026), tak lama setelah Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa kajian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi yang menyebut LGBT sebagai kewajaran bukan merupakan sikap resmi kampus.
Dalam perbincangan tersebut, Anhar mengaitkan pernyataannya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang diterbitkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer setara dengan radikalisme, terorisme, dan narkoba dalam upaya menjaga ketahanan ideologi dan sosial bangsa. Menurut Anhar, kebijakan tersebut “ada benarnya” karena isu itu menyangkut persoalan kerusakan moral.
“Bagi mereka yang berpikir secara wajar, dengan landasan apa pun yang dipakai, pasti akan mengatakan LGBT itu adalah hal yang salah dalam kehidupan kemanusiaan,” ujar Anhar.
Ia menilai kemunculan dan penerimaan LGBT di sejumlah negara tidak lepas dari cara pandang sebagian kalangan yang mengasosiasikan isu tersebut dengan konsep “manusia modern”. Anhar mencontohkan makin banyaknya negara yang melegalkan bahkan mendukung LGBT, termasuk kebijakan militer Amerika Serikat dan sikap sejumlah negara tetangga seperti Australia. Ia juga menyinggung kabar yang pernah didengarnya soal aliran dana dari sebuah lembaga di Belanda untuk membiayai kegiatan LGBT di Indonesia pada masa lalu, namun ia sendiri mengaku tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
Untuk memperkuat argumennya, Anhar merujuk pada sejumlah data kesehatan. Ia menyebut studi di jurnal medis The Lancet yang menemukan risiko HIV pada kelompok laki-laki berhubungan seks dengan sesama laki-laki (MSM) 19–22 kali lebih tinggi dibanding kelompok heteroseksual. Ia juga mengutip 2024 Global AIDS Update dari UNAIDS yang menyebut risiko relatif penularan HIV pada kelompok tersebut mencapai 23 kali lipat dibanding populasi umum pada 2022. Menurut Anhar, temuan-temuan itu semestinya menyadarkan masyarakat akan risiko kesehatan dari perilaku LGBT, namun justru sering diabaikan.
“Kita harus hati-hati bangga dengan teknologi… kalau kita hanya membanggakannya begitu saja, maka dia akan merusak,” kata Anhar, yang mengaitkan penyebaran isu LGBT dengan dampak negatif perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Ia mencontohkan mahasiswa yang mulai menyandarkan penilaian atas benar-salah pada jawaban AI, sesuatu yang menurutnya berbahaya bila diperlakukan seolah kebenaran mutlak.
Anhar turut menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) yang menyebut tiga dari lima anak di bawah 18 tahun memalsukan usia untuk mengakses media sosial, sehingga terpapar konten yang belum sepatutnya mereka lihat. Ia membandingkannya dengan kebijakan Australia yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial, serta aturan serupa yang belum lama diberlakukan di Indonesia namun dinilainya belum berjalan optimal.
Sebagai penutup, Anhar menekankan pentingnya kebijakan strategis dari pemerintah untuk merespons persoalan korupsi maupun isu LGBT, sekaligus mengajak masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif menghadapi tantangan tersebut.
