INAnews.co.id, Sukabumi – Setukpa merupakan singkatan dari Sekolah Pembentukan Perwira yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari anggota Polri.
Secara organisasi Setukpa berada di bawah Lemdiklat Polri, sehingga Kasetukpa bertanggungjawab kepada Kalemdiklat Polri. Setukpa bertugas untuk mendidik para Bintara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dididik menjadi Perwira Polri. Tentu tidak mudah untuk bisa mengikuti pendidikan di sini, karena semua calon peserta harus memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan lulus setelah mengikuti serangakaian tes/ ujian.
Pada kesempatan ini, dua orang Komisioner Kompolnas yaitu Dede Farhan Aulawi dan Benedictus Bambang Nurhadi pada hari Jumat, 23 November 2018 mengunjungi Setukpa Lemdiklat Polri yang berada di kota Sukabumi – Jawa Barat. Dede Farhan Aulawi menjelaskan bahwa maksud dari kunjungan kerjanya ke Setukpa adalah untuk melakukan Pengawasan Pendidikan Pembentukan Perwira terkait dengan 8 standar pendidikan.
Lebih jauh Dede menjelaskan bahwa 8 Standar Pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari standar pendidikan ini adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu, sekaligus bertujuan menjamin mutu pendidikan di lingkungan Polri.
Adapun ke 8 standar pendidikan yang menjadi perhatian Kompolnas adalah menyangkut, satu Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan kepada peserta didik.
Kedua standart isi yang menyangkut kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar serta kurikulum satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Ketiga standar proses yang terkait dengan proses pembelajaran yang memberikan ruang prakarsa, kreativitas, dan juga kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan psikologis dan fisik peserta didik.
Keempat tandar pendidikan dan tenaga pendidikan yaitu yang berkaitan dengan sertifikasi Tenaga Pendidik (Gadik) yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut. “Kemudian kelima standart sarana dan parsarana yang meliputi perlengkapan sarana pendidikan, buku dan sumber belajar yang lainnya” ujar Dede.
Keenam standar pengelolaan yaitu standarisasi tata kelola proses pembelajaran, Ketuju standar pembiayaan yang terdiri dari biaya Operasi, investasi serta biaya personal dan terakhir standar penilaian.
“Dari 8 standar pendidikan ini, Kompolnas menilai bahwa Setukpa Lemdiklat Polri sudah memenuhi kriteria yang diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan Polri yang berkualitas,” tegas Dede mengakhiri percakapan.
